Bandar Lampung, 14 Februari 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung mencatat perkembangan penerimaan pajak di wilayah Provinsi Lampung hingga 31 Januari 2025 yang menunjukkan deviasi positif sebesar 23,65% dari proyeksi awal meskipun secara tahunan mengalami kontraksi sebesar -21,42% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Novidar, Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, dalam rapat Asset and Liabilities Committee (ALCo) Regional yang berlangsung secara daring melalui Aplikasi Ms. Teams (Jumat,14/2).
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat daring tersebut, realisasi penerimaan pajak hingga Januari 2025 sebesar Rp377,08 miliar, lebih tinggi dari target proyeksi awal sebesar Rp304,96 miliar. Kondisi ini mencerminkan kinerja perpajakan yang positif di tengah dinamika ekonomi yang mempengaruhi basis pajak di berbagai sektor usaha.
Novidar, dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa meskipun terjadi kontraksi penerimaan pajak, performa di awal tahun masih menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan proyeksi awal. "Kami melihat adanya tantangan dari sisi aktivitas ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan. Namun, dengan strategi pengawasan berbasis data, kami optimis dapat mempertahankan tren penerimaan pajak yang positif sepanjang tahun 2025," ungkap Novidar.
Kinerja Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak
Berdasarkan analisis per jenis pajak, penerimaan pajak dari berbagai sumber menunjukkan pola pertumbuhan yang bervariasi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap menjadi kontributor utama penerimaan pajak sebesar Rp.225,9 miliar atau tumbuh positif 6,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pajak Penghasilan (PPh), yang mencerminkan kinerja usaha dan pendapatan wajib pajak, menunjukkan penurunan akibat berbagai faktor eksternal dengan nilai Rp. 135,4 miliar dengan pertumbuhan negatif sebesar 48%. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat capaian sebesar Rp. 5 juta dengan pertumbuhan positif sebesar 100,08%.Pajak lainnya juga mengalami tantangan, dengan pertumbuhan positif sebesar 20,08% dibandingkan tahun 2024 dengan nilai Rp. 15,65 miliar. Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan, kinerja penerimaan pajak masih dalam tren yang sesuai dengan target awal tahun.
Dalam struktur penerimaan pajak, lima sektor usaha utama yang memberikan kontribusi terbesar di Provinsi Lampung pada Januari 2025 yaitu Perdagangan besar dan eceran, Industri pengolahan, Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial, Aktivitas keuangan dan asuransi, dan Pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Kelima sektor tersebut secara kumulatif menyumbang lebih dari 80% dari total penerimaan pajak di Provinsi Lampung. Namun, beberapa sektor mengalami perlambatan akibat fluktuasi harga komoditas, pergeseran pola konsumsi, serta perubahan regulasi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Untuk mengantisipasi tantangan yang muncul, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung terus memperkuat strategi pengawasan dan pelayanan perpajakan dengan beberapa inisiatif utama:
Optimalisasi Implementasi Coretax DJP
Sistem Coretax DJP terus dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan memastikan akurasi data perpajakan. “Sistem ini diharapkan dapat menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya,” ujar Novidar.
Upaya pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terus diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempermudah layanan administrasi perpajakan.
Sosialisasi dan Edukasi Kepatuhan Pajak
DJP terus mengajak wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pelaporan pajak secara tepat waktu. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing di djponline.pajak.go.id sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 31 Maret 2025 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan tanggal 30 April 2025 untuk Wajib Pajak Badan. "Melaporkan SPT lebih awal tidak hanya memberikan kenyamanan dalam administrasi pajak, tetapi juga menghindarkan wajib pajak dari potensi sanksi akibat keterlambatan. Lapor SPT dilakukan di laman legacy DJP djponline.pajak.go.id," kata Novidar.
Sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak yang berkelanjutan, DJP juga mendorong sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, akademisi, serta masyarakat luas.
"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak. Kami optimis bahwa dengan strategi yang telah disusun serta dukungan wajib pajak yang patuh, target penerimaan pajak 2025 dapat tercapai dengan baik," tutup Novidar.
#PajakKitaUntukKita #PajakKuatIndonesiaMaju
#LaporSPTHariIni #LebihAwalLebihNyaman
- 52 kali dilihat