April Inflasi Melandai, Ekonomi Jakarta Tunjukan Optimisme

Jakarta, 30 Mei 2024 –Alco Regional Jakarta adakan press conference pada hari Kamis, 30 Mei 2024 pada pukul 10.00-11.45. Press Confrence dilaksanakan melalui media daring yang diikuti oleh para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta berserta pejabat instansi vertikal, para pejabat Forkopimda DKI Jakarta, para pejabat Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di regional DKI Jakarta, perwakilan dari Bank Indonesia, BPS, OJK, para ahli dari pemda provinsi DKI Jakarta dan akademisi dari UI, UIN, UNJ, STAN dan STIS. Acara dipandu oleh Jamaluddin Ambo Dai selaku moderator.

Kondisi perekonomian regional Jakarta bulan April 2024 sebagaimana disampaikan oleh Mei Ling, Kepala Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta menunjukkan optimisme yang semakin meningkat. Hal ini tercermin kenaikan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) pada level 131,50 dan lebih tinggi dari IKE nasional 119,4. Optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian yang tercermin pada pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terjaga pada level 152,7. Yang juga lebih tinggi dari IEK Nasional sebesar 136.

Kondisi inflasi di DKI Jakarta

Inflasi DKI Jakarta April 2024 sebesar 2,11% (yoy). Komoditas utama yang mempengaruhi inflasi (yoy) adalah beras. Hal lainnya adalah kenaikan kelompok makanan, minuman dan tembakau 6,53%, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,35% dan pendidikan 2,19%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,23%.

Kinerja APBN Regional

Kinerja APBN Regional sampai dengan April 2024 disampaikan sebagai berikut :

Pendapatan sebesar Rp635,44 T atau sebesar 40,19% dari target dengan realisasi belanja sebesar Rp460,23 T yaitu sebesar 31,16% dari pagu.

Realisasi Belanja K/L utamanya digunakan untuk:

  1. Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang pada kegiatan Pembiayaan JKN/KIS di Kementerian Kesehatan.
  2. Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang pada kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Program Sembako di Kementerian Sosial.
  3. Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang pada kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kementerian Sosial.
  4. Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM di Kementerian Keuangan.

Belanja Non K/L sebesar Rp287,53T atau 20,89% dari pagu, naik 8,22% (yoy) dengan kenaikan dominan dari kenaikan belanja pegawai.

Belanja TKD Rp4,14 T atau 20,89% dari pagu. Realisasi Belanja TKD utamanya digunakan untuk penyaluran Dana Hibah ke daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Realisasi penerimaan perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan nasional di wilayah Jakarta disampaikan oleh Ahmad Djamhari Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Ahmad menyampaikan bahwa sampai dengan April 2024, Penerimaan Pajak mencapai Rp447,22 T (33,95% dari target). Penerimaan Pajak mengalami kontraksi sebesar 13,06%. PPh Non Migas ter-realisasi Rp265,39 T (36,64% dari target) dan mengalami penurunan sebesar 13,49% (yoy). Pada bulan April tahun 2024 ini, penerimaan PPh Non Migas mengalami kontraksi karena penerimaan PPh Pasal 25 Badan/corporate di wajib pajak prominent.

Pajak Pertambahan Nilai realisasi Rp156,45 T (31,27% dari target) meningkat 9,39% (yoy). Ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang membaik di April. PPh Migas berhasil merealisasikan Rp24,18 T (31,67% dari target) dan mengalami penurunan 24,78% (yoy). Penurunan karena adanya moderasi harga komoditas terutama minyak bumi dan gas alam. Sedangkan PBB dan pajak lainnya terealisasi Rp1,18 M (7,30% dari target) turun 0,58% (yoy).

Mayoritas sektor usaha non komoditas tumbuh positif. Penurunan harga komoditas sejak tahun 2023 dan peningkatan restitusi masih menjadi tekanan utama, namun pertumbuhan bruto sektor-sektor non-komoditas yang positif menunjukkan underlying economic activity yang resilien.

Sektor Pertambangan menjadi sector dengan tekanan terbesar akibat turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan lignit yang turun 81,57%. Sedangkan Sektor Perdagangan masih kokoh didukung naiknya perdagangan besar maupun eceran.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

Yenni Rachmawati dari Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok menyatakan bahwa sampai dengan April 2024, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp6,59 T atau 25,81% dari target APBN 2024 dan termoderasi sebesar 12,59%.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

  1. Bea Masuk dengan realisasi Rp6,32 T atau 23,46% dari target yang menunjukkan penurunan sebesar 12,59% (yoy). Penerimaan Bea Masuk mengalami penurunan Persetujuan Impor Besi Baja API-U dan Ban API-U masih belum terbit sehingga menyebabkan tertundanya penerimaan Bea Masuk. Serta Penerimaan Bea Masuk dari komoditas utama spt Plastik bentuk asal turun 27,15% dan mobil turun 1,67%.
  2. Cukai dengan realisasi sebesar Rp0,14 M atau sebesar 21,73% dari target yang berarti naik sebesar 7,88% (yoy). Cukai hasil tembakau naik 2,98% (yoy) disebabkan oleh kenaikan tarif 10% sejalan dengan kebijakan pengendalian konsumsi rokok; Cukai MMEA naik 23,30% (yoy), sementara etil alkohol turun 84,10% (yoy).
  3. Bea Keluar sebesar Rp0,13 T atau sebesar 23,81% dari target yang berarti terjadi kenaikan secara persentase yaitu 771,65% (yoy). Penerimaan Bea Keluar sangat signifikan karena meningkatnya penerimaan atas SPKPBK untuk komoditas turunan CPO.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Didik Hariyanto Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta menyampaikan bahwa sampai dengan 30 April 2024, Penerimaan PNBP mencapai Rp179,96 T atau 76,26% dari target APBN 2024 dan mengalami peningkatan sebesar 43,92% yoy. Penerimaan PNBP terdiri dari empat unsur yaitu Pertama: Penerimaan SDA merealisasikan sebesar Rp75,35 T (78,92% dari target) yang berarti naik sebesar 75,9% yoy.

Kedua, Penerimaan dari Bagian Laba BUMN mengumpulkan Rp49,59 T (53,08% dari target) naik sebesar 21,4% yoy. Kenaikan akibat meningkatnya setoran dividen BUMN baik perbankan maupun non perbankan. Ketiga, PNBP Lainnya terdiri dari PHT (Penjualan Hasil Tambang), PNBP Aset BMN, PNBP Lelang, dan PNBP Piutang Negara. PNBP Lainnya mengumpulkan penerimaan sebesar Rp41,88 T (53,08% dari target) turun sebesar 51,9% yoy.

Keempat, pendapatan BLU mengumpulkan sebesar Rp13,11 T (23,93% dari target) turun sebesar (4,9% yoy). Kenaikan didorong oleh adanya moderasi di pungutan ekspor kelapa sawit.

KINERJA APBD

Mei Ling menambahkan kinerja APBD DKI Jakarta secara ringkas bahwa pendapatan daerah DKI Jakarta sd 30 April 2024. Pendapatan daerah tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya, utamanya dikontribusikan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Adapun secara adalah sebagai berikut :

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didominasi oleh Pajak Daerah (85,69%) diikuti Lain-lain PAD yang Sah (10,11%) kemudian Retribusi Daerah (1,13%) dan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan (3,08%).
  2. Penurunan Pajak Daerah didorong penurunan realisasi Pajak Parkir, Pajak Rokok, PKB, BPHTB, PBB-P2 dan Pajak Reklame. Hal ini disebabkan oleh penurunan penjualan kendaraan bermotor dan BBM, perubahan nilai objek pajak tidak kena pajak BPHTB, dan masih berlakunya insentif fiskal terhadap reklame.
  3. Kinerja Retribusi tumbuh negatif sebesar 14,28% didorong penurunan pendapatan dari retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Hal ini disebabkan oleh beberapa jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu yang dihapuskan berdasarkan UU HKPD.
  4. Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah naik sebesar 10,26% didorong peningkatan Pendapatan BLUD, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, dan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan. Hal ini disebabkan oleh dicabutnya regulasi pemberian keringanan denda retribusi.

 

Belanja daerah tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya, utamanya didorong oleh realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang tumbuh positif.

  1. Belanja Pegawai mengalami peningkatan 5,94% (yoy) didorong peningkatan komponen Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
  2. Belanja Barang dan Jasa tumbuh positif 7,78% (yoy) didorong peningkatan Belanja Barang Habis Pakai, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Jasa Sewa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjadin dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
  3. Belanja Modal tumbuh positif 137,95% (yoy) didorong peningkatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Aset lainnya dan Aset Tetap lainnya.
  4. Belanja Bunga tumbuh negatif 19,98% (yoy), didorong penurunan realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan oleh nilai outstanding debt yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu dan penyesuaian nilai kurs.
  5. Belanja Subsidi tumbuh negatif 6,88% (yoy), didorong penurunan realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD. Hal ini disebabkan oleh penyaluran subsidi transportasi kepada BUMD dan verifikasi terhadap penerima manfaat subsidi lain masih dalam proses.
  6. Belanja Hibah tumbuh positif 45,48% (yoy), didorong peningkatan realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  7. Belanja Hibah tumbuh positif 45,48% (yoy), didorong peningkatan realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

Kesimpulan atas kondisi  ekonomi Jakarta sampai dengan April 2024 adalah

  • Pertumbuhan ekonomi Q1 2024 Jakarta stabil di 4,78 % (yoy) dan tumbuh 0,65 (qtq), didukung oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta masih berada dalam zona optimis dan Inflasi yang melandai.
  • Kinerja APBD masih didukung oleh mayoritas jenis pajak utama yang tumbuh positif dan dukungan TKD untuk pemerataan kesejahteraan.
  • Kinerja APBN hingga April tetap terjaga positif, namun risiko APBN terus diantisipasi dan dimitigasi
  • Peran Bersama APBN dan APBD terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.
  • 76 kali dilihat