Bandung, 22 Maret 2024 – Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat dan penuh ketidakpastian, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dan stabil. Demikian pula halnya dengan perekonomian Jawa Barat yang hingga bulan Februari 2024 menunjukkan kinerja yang tetap kuat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat Agung Yulianta yang mewakili Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat di Bandung, (Jumat, 22/2).
Tingkat inflasi year on year (y-on-y) di wilayah Jawa Barat bulan Februari 2024 sebesar 3,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,24. Hal ini menurut Agung berarti tingkat daya beli masyarakat tetap terjaga baik.
Tercatat nilai Neraca Perdagangan Luar Negeri Januari 2024 surplus sebesar USD 1,94 miliar, dengan nilai ekspor Januari 2024 mencapai USD 2,94 miliar dan impor sebesar USD 1,00 miliar. Ekspor bulan Januari 2024 meningkat 2,47 persen dibanding Desember 2023.
“Optimalisasi kinerja APBN di daerah tetap on track menjadi stimulus menjaga perekonomian di daerah menghadapi berbagai resiko ekonomi global,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Kinerja APBN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
APBN di Jawa Barat berkinerja baik dengan menghasilkan surplus regional sebesar Rp3,94 triliun, yang berasal dari total pendapatan Rp25,18 T (15,39 persen) dan total belanja Rp21,24 triliun (17,71 persen).
Kenaikan terbesar terjadi pada penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas yang tumbuh 10,43 persen atau senilai Rp9,45 triliun dan Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp28,44 miliar. PPN Dalam Negeri (DN )secara bruto mengalami pertumbuhan dan tetap menjadi kontributor tertinggi penerimaan Pajak di Jawa Barat.
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 107,95 persen atau senilai Rp7,40 triliun, yang didukung oleh peningkatan di semua belanja terutama di Belanja Barang dengan realisasi mencapai 21,59 persen atau senilai Rp4,19 triliun sejalan dengan belanja barang dalam penyelenggaraan Pemilu.
Realisasi TKD tumbuh sebesar 38,99 persen (yoy) yang utamanya didukung oleh realisasi DAU yang tinggi dan mengalami kenaikan DAU sebesar 24,04 persen serta realisasi DAK Non Fisik sebesar 75,07 persen.
Kinerja Penerimaan APBN
Penerimaan pajak s.d. 29 Februari 2024 mencapai Rp 18 triliun. Jenis pajak PPh Non Migas dan PBB mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 10,43 persen dan 226,51 persen. PPh Pasal 21 pun mengalami pertumbuhan sebesar 18,24 persen karena adanya kenaikan gaji. PPh Pasal 23 tumbuh sebesar 1,8 persen menandakan aktivitas jasa masyarakat Jawa Barat cenderung meningkat.
Dari lima jenis pajak, kelompok PPN dan PPnBM secara neto mengalami kontraksi sebesar 11,91 persen yang didorong oleh perlambatan penerimaan neto PPN Dalam Negeri sebesar 16,45 persen karena terkoreksi adanya restitusi dan PPN Lainnya 76,26 persen. Mengesampingkan restitusi, PPN dan PPnBM tetap mengalami pertumbuhan.
Capaian penerimaan neto Bea Cukai Jawa Barat sebesar Rp6,05 triliun atau 16,75 persen dari target tahunan dan Extra Effort Rp7,56 miliar atau 0,12 persen dari penerimaan total. Pertumbuhan penerimaan total (yoy) turun 18,01 persen atau Rp1,33 triliun.
Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan , telah dilakukan berbagai upaya diantaranya monitoring dan evaluasi serta pengamanan penerimaan negara melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) TA 2024, optimalisasi ekstra effort penerimaan melalui audit, penelitian ulang, monitoring umum dan khusus, penagihan aktif dan join collection serta implementasi Ultimum Remedium Cukai.
Tahun 2024 secara keseluruhan, total realisasi PNBP mencapai Rp1.132,74 miliar, tumbuh 48,28 persen (yoy).
Guna optimalisasi pendapatan, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah mendorong Satker BLU untuk melakukan beberapa upaya, di antaranya: mengimbau untuk segera melakukan pengesahan pendapatan ke KPPN paling sedikit satu kali dalam setiap bulan, optimalisasi pengelolaan aset negara berupa Barang Milik Negara (BMN) untuk meningkatkan kinerja pendapatan, serta penggunaan saldo awal dilakukan pada awal tahun atau Triwulan I untuk menunjang kinerja sesuai dengan strategi bisnis sehingga dalam jangka panjang dapat lebih optimal pendapatan dapat lebih optimal.
Kinerja Belanja APBN
Reealisasi Belanja Pegawai s.d. Bulan Februari 2024 tumbuh sebesar 20,90 persen yang disebabkan oleh kenaikan pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri serta Belanja Gaji dan Tunjangan PNS seiring kenaikan gaji pokok PNS dan TNI/Polri.
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Tingkat Dasar dan Menengah pada Kementerian Agama yang mencapai Rp122,48 miliar atau 79,34 persen dari total realisasi. Juga pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp31,52 miliar atau 20,42 persen.
Realisasi Belanja Barang s.d. Bulan Februari 2024 meningkat signifikan meskipun pagu Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp1,95 triliun atau 9,14 persen dibanding tahun 2023.
Untuk Belanja Modal, s.d. Bulan Februari 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 49,57 persen didorong oleh meningkatnya kinerja pada sebagian besar jenis Belanja Modal Barang meskipun secara agregat pagu Belanja Modal mengalami penurunan signifikan sebesar Rp3,38 triliun atau 31,65 persen dibanding tahun 2023.
Hal tersebut disebabkan Program Prioritas Nasional pada sebagian besar K/L sudah tahap penyelesaian di tahun 2023. Belanja Bantuan Sosial s.d. Februarii 2024 mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 11,34 persen dibanding tahun sebelumnya.
Realisasi tersebut didorong oleh akselerasi pembayaran bantuan KIP Kuliah pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung yang mencapai sekitar 50 persen dari target sebanyak 1.527 mahasiswa. Penyaluran bansos dilakukan pada satker Kementerian Agama dan Kementerian Sosial yaitu UIN SGD Bandung.
Bansos tersebut diberikan dalam bentuk Bantuan Pendidikan Tinggi melalui kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing, dan Sentra "Abiyoso" Di Cimahi dalam bentuk Bantuan Peralatan/Sarana melalui kegiatan Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
Realisasi TKD s.d. 29 Februari 2024 lebih besar dibanding periode yang sama tahun 2023, meningkat 75,63 persen dibanding realisasi Februari 2023, yaitu dari Rp7,88 triliun menjadi Rp13,84 triliun.
Hingga Februari 2024 hampir semua jenis TKD telah realisasi kecuali DAK Fisik dan DIF, realisasi terbesar pada DAU sebesar Rp7,73 triliun yang merupakan penyaluran DAU Block Grant. Kemudian DAK Non Fisik sebesar Rp5,17 triliun yang berupa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (a.l BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan).
Pemerintah Pusat juga mendukung pengusaha UMKM di Jawa Barat melalui bantuan pembiayaan KUR dan UMi. Realisasi penyaluran KUR bulan Februari 2024 mencapai Rp4,37 triliun untuk 75.105 debitur dengan Skema terbesar pada KUR Mikro (64,1 persen). Sektor terbesar penerima KUR Sektor perdagangan besar dan eceran yaitu 58,08 persen atau sebesar Rp2,54 triliun. Sementara realisasi penyaluran UMi mencapai Rp217,44 miliar untuk 46.018 debitur dengan penyaluran tertinggi pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (92,63 persen).
Secara keseluruhan, APBN masih surplus dan menjadi instrumen yang sangat diandalkan untuk menjaga ekonomi dan menjalankan program-program pemerintah.
Risiko global terkait geopolitik, kebijakan suku bunga, kinerja ekonomi negara-negara maju, perubahan iklim, digital teknologi, aging population, semuanya menjadi faktor yang terus diamati karena membayangi ekonomi dalam negeri.
Hal tersebut tetap dipantau agar pengaruhnya dapat tetap dimitigasi. Aktifitas ekonomi tetap dijaga sesuai prioritas nasional dan APBN tetap dijaga untuk tetap menjadi instrument yang diandalkan untuk menjadi shock absorber dan menjamin pembangunan tetap berjalan.
#PajakKuatAPBNSehat
Narahubung Media : _
Rudi Munandar
Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Barat I
: 022 - 4212255
- 19 kali dilihat