ALCo Papua: Realisasi Anggaran dan Perkembangan Ekonomi di Provinsi Papua hingga 31 Mei 2024

Jayapura, 2 Juli 2024 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua melaksanakan kegiatan Press Conference Assets & Liabilities Committee (ALCo) Regional untuk Realisasi s.d. Mei 2024. Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber dari perwakilan masing-masing unit Kemenkeu Satu di wilayah Provinsi Papua.

Pada acara tersebut dipaparkan secara mendetail kondisi realisasi s.d. Mei 2024 yang meliputi Realisasi APBN Regional Papua, pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, perkembangan Ekspor-Impor, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Realisasi APBD Regional. Selain itu, disampaikan pula mengenai TKD APBD, Issue Regional, Perkembangan Ekonomi Regional, Policy Responses, dan Hasil Kajian Tematik.

Berdasarkan data terbaru, pendapatan negara di Regional Papua mencapai Rp7.134,07 miliar, meningkat sebesar 133,40% dibandingkan tahun lalu (yoy).

Rincian Pencapaian:

  1. Pendapatan Negara:
  • Total Pendapatan Negara hingga Mei 2024 mencapai Rp7.134,07 miliar, naik 133,40% (yoy).
  • Pajak dalam negeri mencapai Rp2.675 miliar, meningkat 13,22% (yoy).
  • Penerimaan perdagangan internasional mencapai Rp4.024,05 miliar, melonjak 945,75% (yoy).
  • PNBP mencapai Rp435,02 miliar, naik 40,74% (yoy). Hal ini disebabkan adanya aktifitas penerimaan dari bea lelang dan piutang negara yang dikelola oleh DJKN.
  1. Kontribusi Regional:
  • Papua Tengah memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan dalam negeri, yaitu sebesar 54,76%.
  1. Peningkatan Kinerja Bea Masuk dan Bea Keluar:
  • Kinerja Bea Masuk meningkat berkat relaksasi ekspor konsentrat tembaga melalui PMK Nomor 71 Tahun 2023.
  1. Belanja Negara:
  • Realisasi belanja negara hingga Mei 2024 mencapai Rp19.968,47 miliar, naik 13,26% (yoy).
  • Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp6.310,67 miliar, meningkat 95,33% (yoy), didorong oleh peningkatan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 114,84% dan 90,89%.
  • Peningkatan besar pada belanja disebabkan oleh realisasi belanja pemilu oleh Satker KPU dan Bawaslu.
  1. Transfer ke Daerah (TKD):
  • TKD mencapai Rp13.657,80 miliar, mengalami kontraksi sebesar -5,15% (yoy), dan telah terealisasi 28,01% dari pagu.
  • Penyaluran DAK Fisik menjadi penyalur tertinggi secara yoy yaitu 48,17%, sementara penyaluran DAU menjadi yang tertinggi dalam capaian yaitu 38,98% dari pagu.

Indikator Ekonomi:

  • Gini Ratio di Regional Papua tercatat sebesar 0,386.

Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Dudi Efendi Karnawidjaya, menyatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan kinerja yang solid dan upaya kolaboratif dari seluruh tim dalam meningkatkan penerimaan negara. "Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan di wilayah Papua-Maluku dan Indonesia secara keseluruhan."

Dengan pencapaian yang luar biasa ini, Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku terus berkomitmen untuk transparansi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

#LaporPajakHariIni #PajakKuatIndonesiaMaju #PajakKitaUntukKita

  • 25 kali dilihat