Sleman, 30 September 2024 – Kinerja APBN di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus terjaga hingga Agustus 2024. Realisasi Belanja Negara tercatat tumbuh 8,67% yoy dengan realisasi sebesar Rp15,35 triliun atau 61,37% dari pagu.
Ada 2 komponen utama Belanja Negara yang mengalami pertumbuhan cukup menggembirakan yaitu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tumbuh 10,11% dan Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh 7,27%. BPP meliputi realisasi Belanja Pegawai Rp3,48 triliun, Belanja Barang Rp3,11 triliun, Belanja Modal Rp1,06 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial Rp10,51 miliar.
Belanja barang memberikan kontribusi apik melalui peningkatan yang signifikan mencapai 19,65% (yoy) dengan realisasi terbesar pada output Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp876,94 miliar, Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) sebesar Rp270,7 miliar serta Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman Rp260,8 miliar. Kinerja positif BPP turut disumbang dari realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mampu tumbuh 12,99% dengan realisasi berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 1.592 orang mahasiswa penerima. Demikian juga dengan Belanja Pegawai yang mampu tumbuh 10,11% (yoy) dengan kontribusi terbesar berupa belanja gaji pokok PNS sebesar Rp856,51 miliar, belanja gaji pokok TNI/ Polri sebesar Rp599,57 miliar, dan tunjangan khusus/kinerja sebesar Rp520,43 miliar.
Total realisasi belanja sepuluh (10) K/L dengan pagu terbesar mencapai Rp6,72 triliun atau 87,68% dari total realisasi belanja K/L di DIY. Kontribusi terbesar berasal dari Kementerian PUPR sebesar Rp1,61 triliun atau 21,06% dari total belanja K/L. Sementara kinerja realisasi belanja tertinggi terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar 76,57% dari pagu.
Sementara itu, kinerja pendapatan dan hibah di DIY konsisten menunjukkan sinyal positif perekonomian. Sampai dengan akhir Agustus 2024, realisasi pendapatan dan hibah di DIY mencapai Rp6,49 triliun yang berarti meningkat 14,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 15,6% dan penerimaan PNBP sebesar 12,8%.
Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan bulan Agustus 2024 mencapai Rp4,66 triliun atau naik Rp629,96 miliar dari periode yang sama di tahun 2023 yang mencatatkan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp4,03 triliun. Pada komponen Pajak Dalam Negeri, kenaikan ini utamanya disumbangkan oleh Pajak Penghasilan Non Migas yang mencatatkan pertumbuhan 16,3% dengan realisasi Rp2,62 triliun, dan Pajak Pertambahan Nilai dengan realisasi Rp1,4 triliun atau naik 12,2%.
Penerimaan Cukai juga mencatatkan kenaikan 24,3% dibanding tahun sebelumnya dengan realisasi Rp580,88 miliar. Komponen Pajak Lainnya terkoreksi 3,3% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp58,26 miliar. Pada komponen Pajak Perdagangan Internasional, Bea Masuk mengalami penurunan 9,8% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp6,20 miliar.
PNBP dalam bulan Agustus 2024 naik 12,8%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Realisasi PNBP mencapai Rp1,84 triliun berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp446,95 miliar dan pendapatan BLU Rp1,39 triliun. Realisasi terbesar PNBP Lainnya ditopang oleh akun Pendapatan Biaya Pendidikan yang mengalami kenaikan 9,22% dari periode sebelumnya dengan nilai penerimaan Rp78,60 miliar.
APBN 2024 juga memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY melalui BPP dengan arah kebijakan antara lain penguatan kualitas SDM (melalui alokasi anggaran di sektor pendidikan, dan kesehatan), penuntasan infrastruktur prioritas (antara lain perkuatan jalan daerah, bendungan, dan irigasi), peningkatan ketahanan pangan serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.
Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp4,5 triliun yang sampai dengan Agustus 2024 terealisasi Rp1,43 triliun (31,75% dari pagu) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN dengan rata-rata progres penyelesaian 55,42%. Capaian ini antara lain untuk Preservasi Jembatan, Dukungan Penanganan Jembatan Daerah, dan Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan dengan progres 98,9%.
Untuk bidang Kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp1,69 triliun yang sampai dengan Agustus 2024 terealisasi Rp984,62 miliar (58,29% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 67,19% yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di tiga kabupaten serta Pelatihan Bidang Kesehatan untuk 6.291 tenaga kesehatan/ nonkesehatan.
Alokasi untuk sektor Ketahanan Pangan sejumlah Rp2,64 triliun dengan realisasi sampai dengan Agustus 2024 Rp491,2 miliar dengan rata-rata progres capaian output 45,35% yang tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PUPR. Capaian untuk sektor ini antara lain untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penyaluran benih serta percontohan penerapan teknologi pertanian dan petani terlatih bagi 12 kelompok masyarakat Irigasi yang dipelihara dan dibangun sepanjang 143,77 km.
Alokasi untuk bidang Pendidikan sejumlah Rp2,65 triliun, yang sampai dengan Agustus 2024 terealisasi Rp1,45 triliun dengan rata-rata progres penyelesaian 66,35% yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PUPR, dan PNRI. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan bantuan kepada 1.592 orang Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah, 27.202 siswa penerima BOS, dan BOPTN sebanyak 4 lembaga. Sementara itu, alokasi untuk Pemilu sejumlah Rp357,51 miliar yang sampai dengan Agustus 2024 terealisasi Rp308,74 miliar dengan rata-rata progres penyelesaian 74,15% yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Polri, KPU, Bawaslu, dan TVRI.
Demikian juga alokasi belanja K/L di tahun 2024 lingkup DIY yang turut berkontribusi untuk mendukung 4 pilar transformasi ekonomi dalam mendukung visi Indonesia Maju yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalansi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi. Pengendalian inflasi difokuskan untuk kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pembangunan jalan nasional, pemberian bantuan ternak, sarana pengembangan kawasan pertanian, dan publikasi laporan statistik harga.
Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di DIY. Dukungan tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR tahun 2024 per wilayah di DIY sampai dengan 31 Agustus 2024 adalah sebesar Rp3,80 triliun yang telah diterima oleh 69.141 debitur. Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul mendominasi dalam penyaluran KUR DIY sampai dengan akhir Agustus 2024 yang ini sejalan dengan jumlah UMKM terbanyak berada pada dua wilayah tersebut. Sampai dengan 31 Agustus 2024 penyaluran KUR di Kabupaten Sleman sebesar Rp1,18 triliun kepada 19.121 debitur. Sementara, penyaluran KUR pada Kabupaten Bantul mencapai Rp1,04 triliun kepada 18.746 debitur.
Berdasarkan sektor, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran sampai dengan Agustus 2024 dengan penyaluran KUR sebesar Rp1,46 triliun atau 38,53% dari total penyaluran KUR di DIY. Disusul sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dengan penyaluran sebesar Rp816,25 miliar atau 21,47%.
Sedangkan untuk realisasi penyaluran UMi sampai dengan 31 Agustus 2024 telah terealisasi sebesar Rp38,23 miliar untuk 9.231 debitur. Berdasarkan wilayah, penyaluran UMi terbesar terdapat pada Kabupaten Bantul dengan biaya tersalur mencapai Rp12,809 miliar kepada 2.880 debitur.
Demikian disampaikan, semoga memberikan kejelasan bagi masyarakat. Informasi lanjut seputar perpajakan dan berbagai program serta layanan yang disediakan Ditjen Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200
#PajakKitaUntukKita
***
Narahubung Media: ___________________________________________________________________________
Ramos Irawadi
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Kanwil Ditjen Pajak DIY
0274-4333951
P2humas.yogyakarta@pajak.go.id
- 17 kali dilihat