Search for pph pasal 23,

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Ratusan Peserta PPS dan PPK Simak Sosialisasi Peraturan Perpajakan

    … . P emotongan Pajak Penghasilan ( PPh )  Pasal 21/26 terbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No … tersebut meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2). …

  2. Capaian Kinerja Penerimaan Pajak Provinsi Jambi Sampai Dengan Maret 2024 Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

    … yang terus membaik diiringi dengan kenaikan angsuran PPh Badan dan pemberlakuan tarif efektif Pasal 21 mulai 1 Januari 2024. Dari lima jenis pajak, jenis … regional, penerimaan pajak tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan negatif 11,15%, …

  3. Pajak Tuntas, UMKM Naik Kelas

    … mudah, dikemas dalam peluncuran Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). PP 23/2018 mengatur bahwa tarif PPh atas UMKM adalah sebesar 0,5%, terhitung sejak 1 Juli … pajaknya dengan tarif umum, yakni tarif yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh.   Artinya, selama wajib pajak …

    Anonim (Belum diperiksa) - 08/01/2018 - 17:47

  4. PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008

    …   Pasal 1   … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Lainnya … Tag Peraturan 2001-PPh Umum 2000-Semua PPh …

  5. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

    … bahwa di Jakarta, Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2017 dan di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 13 … Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan …

  6. Pajak Tarakan Gaungkan Edukasi SPT Unifikasi di Kalangan Bendahara

    … dan edukasi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Masa Unifikasi bagi Wajib Pajak Bendahara secara tatap … Kota Tarakan (Selasa, 21/9). "SPT Masa PPh Unifikasi yang baru dikenalkan oleh instansi Direktorat … dengan kewajiban pemotongan dan pemungutan selain Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 25 yang sudah tidak wajib dilaporkan," …

  7. KP2KP Banawa Jelaskan Kewajiban Pajak atas Sewa Hotel kepada Bendahara Dispora Donggala

    … transaksi tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) final atas sewa tanah dan/atau bangunan dengan tarif … pemanfaatan jasa perhotelan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Layanan seperti penyediaan makan dan minum oleh … termasuk dalam klasifikasi jasa yang dikenai PPh Pasal 23, sedangkan untuk PPN tidak dikenakan, karena jasa …

  8. KP2KP Sekadau Adakan Sosialisasi e-Bupot bagi Pemerintah Desa

    … yang merupakan objek pemotongan pemungutan seperti PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPN” jelas Fungsional Penyuluh Abdul …

  9. KPP Mikro Banjar Berikan Edukasi Pajak Kepada Anggota Dekopinda

    … koperasi  yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 atau PP 23 tahun 2018, PPh Pasal 4(2), PPN, …

  10. Russia

    … Article 18, Article 19, Article 21, Article 22, Article 23, and Article 25 of the Agreement. … SEBAGAI BERIKUT:   Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG …     Objek PPh Bentuk Usaha Tetap …