Search for Pasal 18 ayat (2)

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang … Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN …

  2. WNA Hanya Dipajaki atas Penghasilan dari Indonesia, Kok Bisa?

    … berlaku, terjadi perubahan maupun penambahan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Salah satu penambahannya yaitu Pasal 4 ayat (1a) sampai (1e) mengenai pengecualian Warga Negara … Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 …

    sikka_060089336 - 01/11/2023 - 03:10

  3. PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … UMUM     Pasal 1     Dalam … cara pemberian fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana …

  4. Laman Exchange of Information

    … Perjanjian Internasional ( tautan ) 18 April 2019 Otomatis Petunjuk Bagi LJK … dari enam belas (16) digit sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang … pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang: tidak menyampaikan laporan sebagaimana …

  5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.04/2007 TENTANG PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

    …   Pasal I   … Jasa Kepabeanan diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai … ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 18 Oktober 2007.   …

  6. TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1     Dalam … Wajib Pajak selain dari transaksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c.     …

  7. PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam …   18. Kerjasama Teknik …

  8. PERUBAHAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-15/PJ./2009 TENTANG TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP MADYA

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … PAJAK BESAR ATAU KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.   Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan … dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bagi Wajib Pajak Berstatus Pusat yang …

  9. POJOK PAJAK

    … : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  10. PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … Tanggal Peraturan 18-12-2007 …   Pasal 1   … waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa …