Search for Pasal 18 ayat (2)

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PERLAKUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

    … UMUM     Pasal 1     Dalam … Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.   … tertentu.     18. Penetapan Kembali Wajib Pajak Kriteria …

  2. TATA CARA PELAKSANAAN KONSELING TERHADAP WAJIB PAJAK SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT HIMBAUAN

    … telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …       Pasal 1       … pada Konseling jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan Wajib Pajak/Kuasanya tidak memberikan …

  3. ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

    … Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … JENDERAL BEA DAN CUKAI Pasal 18       …

  4. PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK

    … Tanggal Peraturan 18-02-2002 …       Pasal 1   Dalam Keputusan … Atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Harga Jual setelah dikurangi laba kotor. …

  5. PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2011 TENTANG TATA KELOLA KONTEN SITUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    … PAJAK.     Pasal I       …       18. Login adalah mekanisme otentikasi dan …   2. Mengubah Pasal 3 ayat (1) sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (1) berbunyi …

  6. TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44A ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 … dan/ atau informasi Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak sepanjang Wajib Pajak …

  7. Kredit Pajak

    … dimaksud dapat berupa: PPh Pasal 21, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan dari … pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) UU PPh.   … a ngka 21 dan/atau dari Formulir 1721-A2 a ngka 18 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, tidak termasuk …

  8. DIVESTASI SAHAM NEGARA DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL NEGARA DAN PELUNASAN OBLIGASI NEGARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI

    … Tanggal Peraturan 18-12-2003 … bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999, dipandang … Dalam hal hak opsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dipergunakan oleh Pemegang Saham Pengendali …

  9. BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … huruf a dan b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 … kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia …

  10. PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK, KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 26 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun … Pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan dalam rangka menjalankan … dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Pasal 18 (1)  Surat permohonan …