Search for Pasal 18 ayat (2)

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PENENTUAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN BENDAHARA UMUM NEGARA

    …       Pasal 1     Dalam … Pengelolaan piutang oleh BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh PPA BUN sesuai dengan …       Pasal 18     (1) …

  2. PENATAUSAHAAN DAN PEMINDAHBUKUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAKBUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI

    … BUMI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang … Permukaan bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi areal daratan (onshore ) dan areal … oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Pasal 18 Direktur Jenderal Anggaran permintaan …

  3. BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SELAIN INSTANSI PEMERINTAH DAN BAGI PIHAK LAIN

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 … telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak … Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:       …

  4. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  5. TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM TERIGU

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1     Dalam … yang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut pada saat impor.   …

  6. Sudan

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar … :     Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada …

  7. TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DI DALAM NEGERI

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1     Dalam … yang dibayar oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. …

  8. JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang … telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … dan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), …

  9. AUDIT CUKAI

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674); …

  10. TATA KELOLA SITUS WEB DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    … Peraturan Dirjen Pajak PER-18/PJ/2020 Tanggal Peraturan …       Pasal 1     … (3) Pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka:   …