Search for Pasal 18 ayat (2)

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Mongolia

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar … DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pasal 1 ORANG ATAU BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … dari, pajak-pajak yang sekarang berlaku yang disebut pada ayat 3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara …

  2. TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

    … Tanggal Peraturan 18-10-2010 PERATURAN … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak …

  3. KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang …

  4. Democratic People's Republic of Korea

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other … PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara Pihak pada …

  5. Austria

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar … BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN MODAL Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN … atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang dimaksud dalam ayat (13). Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara …

  6. Austria

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar … BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN MODAL Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN … atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang dimaksud dalam ayat (13). Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara …

  7. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

    … BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1   …   18. Satuan Kerja Belanja … Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang tidak boleh …

  8. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun …   Pasal I   … Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai …

  9. TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

    … pelayanan kepada Wajib Pajak dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.   … orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat mendaftarkan diri untuk …

  10. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

    … telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011;   … huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16E ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak …