Search for Pasal 18 ayat (2)

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. TATA CARA PEMBERIAN IZIN TERTULIS KEPADA PEJABAT DAN/ATAU TENAGA AHLI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN DAN/ATAU MEMPERLIHATKAN BUKTI TERTULIS DARI ATAU TENTANG WAJIB PAJAK

    … Tanggal Peraturan 18-04-2013 … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang …

  2. PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

    PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang …   18 peralatan yang …

  3. Republic of Croatia

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19 salaries, wages and other similar remuneration … TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT: Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada …

  4. TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak … c. Bahwa pelaksanaan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan …     Pasal 18     Peraturan …

  5. Republik Kroasia

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19 salaries, wages and other similar remuneration … TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT: Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada …

  6. TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

    …   Pasal 1   … Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Kanwil I Direktorat …   Pasal 18   …

  7. TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN DIREKTUR LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 …   Pasal 18   …

  8. TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

    …       Pasal 1     Dalam … tambang.     18. Areal Cadangan Produksi adalah areal yang … yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak …

  9. Spain

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar … PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … pengganti dari, pajak-pajak yang sebagaimana dimaksud ayat 3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara-negara …

  10. Spanyol

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar … PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … pengganti dari, pajak-pajak yang sebagaimana dimaksud ayat 3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara-negara …