Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

    … PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur … Pajak dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2)

  2. PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

    PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA …   18. peralatan yang … Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat …

  3. Algeria

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, and 20, salaries, wages and other similar … PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang dimaksud dalam ayat 3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara Pihak …

  4. Aljazair

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, and 20, salaries, wages and other similar … PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN   Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang dimaksud dalam ayat 3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara Pihak …

  5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

    … Tanggal Peraturan 18-08-2009 …   Pasal I   … 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta menghapus ayat

  6. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun … pada Platform.     18. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik …

  7. Hongkong

    … 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration …   BAB I RUANG LINGKUP PERSETUJUAN Pasal 1 ORANG DAN/ATAU BADAN YANG DICAKUP DALAM … ada, atau pajak-pajak lainnya yang berada dalam cakupan ayat 1 atau ayat 2 dari Pasal ini yang dapat dikenakan oleh …

  8. Hongkong

    … 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration …   BAB I RUANG LINGKUP PERSETUJUAN Pasal 1 ORANG DAN/ATAU BADAN YANG DICAKUP DALAM … ada, atau pajak-pajak lainnya yang berada dalam cakupan ayat 1 atau ayat 2 dari Pasal ini yang dapat dikenakan oleh …

  9. PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …

  10. BEA METERAI

    … Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) …     Pasal 18     …