Search for Pasal 18 ayat (2)

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh. …

  2. PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI …

  3. Quo Vadis Angsuran Pajak Karyawan

    … Apakah benar saya mempunyai kewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25?” Melalui tulisan ini saya mencoba … terdapat dua pendapat yang mengemuka. Pasal 25 ayat (1) UU PPh, menyebutkan besarnya angsuran pajak … angsuran PPh Pasal 25 mendasarkan pendapatnya pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf b PMK-9/PMK.03/2018 tentang …

    Anonim (Belum diperiksa) - 08/23/2018 - 17:41

  4. KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 A ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  5. PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

    … : 1. Pasal 4 ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …       Pasal 18       …

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014

    … Tanggal Ditetapkan Kam, 18 Des 2014 File … huruf a, huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan …

  7. TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

    … b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 … huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (10), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (9), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah …

  8. TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

    … Tanggal Peraturan 18-07-2016   … dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang … Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Harta yang berada:   …

  9. DJP Jawa Timur II Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Pajak ke Kejari

    … Pajak ke Kejari Sidoarjo, 18 September 2024 – Penyidik Pegawai Negeri … Tersangka  DSB dipersangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor …

  10. TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP MADYA

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan dalam rangka memberikan kemudahan kepada … selain yang telah dipusatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memilih untuk dilakukan pemusatan Tempat Pajak …