Search for Pasal 18 ayat (2)

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 23 ayat (8) Peraturan … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/PMK.01/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

    …     Pasal I     … lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. …       18. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga …

  3. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

    … Uang; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik … PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Pasal 18 (1) Dalam rangka …

  4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI

    … e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 … atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3 c) Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan/ atau …

  5. KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 10A ayat (9), Pasal 11A ayat (7), Pasal 32 …   Pasal 18   …

  6. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

    … bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang …   18. Pengguna anggaran …

  7. Malaysia

    … Subject to the provisions of Articles 15, 16, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and similar remuneration or … Indonesia dan Pemerintah Malaysia [DIGANTI dengan ayat (1) pada Pasal 6 MLI] [BERHASRAT mengadakan suatu persetujuan …

  8. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DALAM MATA UANG ASING

    … a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1a) dan Pasal 28 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun …   18. Keadaan Kahar ( Force …

  9. TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak … Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen persetujuan … TEKNIS     Pasal 18     Ketentuan …

  10. KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)

    … bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …