Search for Pasal 18 ayat (2)

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK ATAU WAJIB PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak …   Pasal 18   …

  2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang … 9. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi …

  3. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … : 1. Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2)  … VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18     …

  4. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

    … Peraturan Menteri Keuangan 18 TAHUN 2025 Tanggal Peraturan … Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  5. PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

    PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN … a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …       18. peralatan berikut suku cadangnya …

  6. TATA CARA PEMETAAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 …     Pasal 18     Peraturan …

  7. KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

    …     18. Keputusan Menteri Perindustrian dan …       Pasal 1     Dalam … (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor di luar masa 1 (satu) bulan …

  8. ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    … b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang …     Pasal 18     …

  9. PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman …

  10. TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

    … dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang … negara.      18. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya …