Search for Pasal 18 ayat (2)

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

    … Mahkamah Agung;   Mengingat :   Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 … Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier. … ketentuan peraturan perundang-undangan.” 18. Di antara Pasal 81A dan Pasal 82 disisipkan 2 (dua) …

  2. PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA SAMA OPERASI

    … Operasi;  Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … atas jasa tersebut.      18. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib …

  3. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH

    … untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 3 ayat (3c), dan Pasal 9 ayat (1) …       18. Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah …

  4. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

    … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;   …       Pasal 18       …

  5. BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 … telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 … Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:   …

  6. KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

    … a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun …       Pasal 18     (1) …

  7. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2019 TENTANG PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN

    …     Pasal I     …   2. Di antara Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, … aplikasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal ini …

  8. PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERSAMA ATAS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA BERBENTUK KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

    … c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang … lainnya.     18. Kertas Kerja Pemeriksaan Bersama …

  9. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

    … b, huruf c, dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang …   18. Bendahara Pengeluaran …

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

    … Pajak Bumi dan Bangunan; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) … Nomor 8 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827); …