Peraturan Menteri Keuangan
99/PMK.010/2020
Tanggal Peraturan
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA |
|
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/PMK.010/2020
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, |
| Menimbang | : | a. | bahwa tidak dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai atas barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, merupakan upaya guna mendukung kesejahteraan masyarakat; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | bahwa perlu dilakukan penambahan cakupan terhadap jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/HUM/2018, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengingat | : | 1. | Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMUTUSKAN: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menetapkan | : | PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI P AJAK PERTAMBAHAN NILAI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasal 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalam Peraturan Menteri ini yang dimakud dengan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasal 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | Jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | beras dan gabah; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | jagung; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | sagu; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. | kedelai; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. | garam konsumsi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f. | daging; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g. | telur; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h. | susu; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. | buah-buahan; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j. | sayur-sayuran; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k. | ubi-ubian; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l. | bumbu-bumbuan; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. | gula konsumsi; dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n. | ikan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | Kriteria dan/atau rincian barang terhadap jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasal 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian kembali setelah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkait. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasal 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasal 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
|
|
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA |
|
| BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 864 | |
Status Peraturan
Aktif
Kategori Peraturan