| Direktorat Jenderal Pajak

Perubahan Nomor Layanan Publik KPP Pratama Samarinda Ulu

Baca lebih lanjut tentang Perubahan Nomor Layanan Publik KPP Pratama Samarinda Ulu
362 kali dilihat

Pada situasi pandemi Covid-19 saat ini, pelayanan kepada wajib pajak tetap harus berjalan semestinya dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Kondisi tersebut memaksa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ulu untuk menciptakan inovasi agar dapat mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pojok Pajak KPPP Cikarang Selatan di Desa Telaga Murni

Baca lebih lanjut tentang Pojok Pajak KPPP Cikarang Selatan di Desa Telaga Murni
87 kali dilihat

Daftar Saluran Komunikasi KPP Pratama Cikarang Selatan

Baca lebih lanjut tentang Daftar Saluran Komunikasi KPP Pratama Cikarang Selatan
94 kali dilihat

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU TANGGAL 21 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN 27 APRIL 2021

PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-28/PJ/2021 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 237 /PMK.010/2020 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN,
KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI