Lompat ke isi utama

Navigasi kedua

  • Profil
    • Overview
    • Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan
    • Tugas dan Fungsi
    • Logo DJP
    • Kode Etik dan Kode Perilaku
    • Struktur Organisasi
    • Daftar Pejabat
    • Unit Kerja
    • Hasil Survei
  • Peraturan
    • Peraturan
    • Kurs
    • Tarif Bunga
  • Unduh
    • Aplikasi Perpajakan
    • Formulir Perpajakan
  • Informasi Publik
    • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diinformasikan Secara Berkala
      • Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Dengan Serta Merta
      • Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
    • Anggaran dan Realisasi Keuangan
      • Rencana Kerja dan Anggaran
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
      • Realisasi Belanja
      • Laporan Keuangan DJP
    • Transparansi Kinerja Ditjen Pajak
      • Sasaran dan Rencana Strategis
      • Rencana Kerja Ditjen Pajak
      • Laporan Kinerja DJP
        • Laporan Kinerja Unit Kerja
      • Laporan Tahunan DJP
      • Realisasi Pendapatan Pajak
    • Layanan Digital
    • PPID
      • Profil PPID DJP
      • Regulasi Informasi Publik
      • Prosedur Permohonan
      • Laporan PPID
      • Statistik Akses Informasi Publik
      • Jalur dan Waktu Layanan
    • Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
    • Penyediaan Pembicara, Pembahas, atau Moderator pada Kegiatan
    • Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  • Internasional
    • APA & MAP
    • EOI
      • AEOI
        • CRS
        • CbCR
        • AEOI-WHT
        • FATCA
        • CARF
      • EOIR
      • SEOI
    • Tax Treaty
  • Tema
    • UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
    • Program Pengungkapan Sukarela
    • DJP Tanggap Covid-19
    • Pajak Digital
    • Infografis
    • Jurnal Pajak
    • Lapor Tahunan
    • Buku Elektronik
    • Kerja Sama dan Kemitraan
    • Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan
    • Penegakan Hukum
    • FAQ
    • Podcast Cermati
    • Podcast Pamorku
  • Reformasi Perpajakan
    • Reformasi Perpajakan DJP
    • Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) [Coretax]
  • Edukasi Pajak
    • Belajar Pajak

ID | EN

Porto

Main navigation

  • Beranda
  • Badan
  • Orang Pribadi
    • Karyawan
    • Melakukan Kegiatan Bebas
  • Instansi Pemerintah
  • Konsultan Pajak
  • PJAP

TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT

  • Baca lebih lanjut tentang TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
  • 91 kali dilihat

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 606/KMK.05/1997 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PERSETUJUAN PKB MERANGKAP PDKB KEPADA PT TAMURA ELECTRONICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, JALAN MODERN INDUSTRI VI NO. 14, DESA NAMBO ILIR, KECAMATAN CIKANDE, KABUPATEN SERANG, JAWA BARAT

  • Baca lebih lanjut tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 606/KMK.05/1997 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PERSETUJUAN PKB MERANGKAP PDKB KEPADA PT TAMURA ELECTRONICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, JALAN MODERN INDUSTRI VI NO. 14, DESA NAMBO ILIR, KECAMATAN CIKANDE, KABUPATEN SERANG, JAWA BARAT
  • 26 kali dilihat

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN

  • Baca lebih lanjut tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN
  • 29 kali dilihat

TEMPAT PENDAFTARAN BAGI BENDAHARAWAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DI WILAYAH DKI JAKARTA

  • Baca lebih lanjut tentang TEMPAT PENDAFTARAN BAGI BENDAHARAWAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DI WILAYAH DKI JAKARTA
  • 10 kali dilihat

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN DAN KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI UNTUK KEPERLUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) OLEH PT PINDAD (PERSERO)

  • Baca lebih lanjut tentang PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN DAN KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI UNTUK KEPERLUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) OLEH PT PINDAD (PERSERO)
  • 14 kali dilihat

TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA

  • Baca lebih lanjut tentang TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA
  • 27 kali dilihat

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 543/KMK.06/2003 TENTANG DIVESTASI SAHAM NEGARA DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL NEGARA DAN PELUNASAN OBLIGASI NEGARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI

  • Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 543/KMK.06/2003 TENTANG DIVESTASI SAHAM NEGARA DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL NEGARA DAN PELUNASAN OBLIGASI NEGARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI
  • 14 kali dilihat

PERUBAHAN KEEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

  • Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN KEEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
  • 15 kali dilihat

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

  • Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
  • 47 kali dilihat

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/KMK.01/2004 TENTANG PENJUALAN OBLIGASI NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL

  • Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/KMK.01/2004 TENTANG PENJUALAN OBLIGASI NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL
  • 26 kali dilihat

Pagination

  • First page « First
  • Halaman sebelumnya ‹ Previous
  • …
  • Page 410
  • Page 411
  • Page 412
  • Page 413
  • Halaman sekarang 414
  • Page 415
  • Page 416
  • Page 417
  • Page 418
  • …
  • Halaman berikutnya Next ›
  • Last page Last »
Berlangganan

Pajak Kita, Untuk Kita

  • PRANALA
  • Kementerian Keuangan
  • APBN Kita
  • Edukasi Pajak
  • Reformasi Perpajakan
  • Prasyarat
  • Hubungi Kami
  • Kritik & Saran
LogoKemenkeuDJP

    Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
    Telp: (+62) 21 - 525 0208


Ikuti Kami

@DitjenPajakRI
Pengaduan dan Live Chat
Situs Pajak

    Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Pajak.