PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU Baca lebih lanjut tentang PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU8 kali dilihat
PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT Baca lebih lanjut tentang PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT32 kali dilihat
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE SURAT DAN CAP DINAS SEMENTARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2007 Baca lebih lanjut tentang PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE SURAT DAN CAP DINAS SEMENTARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 200718 kali dilihat
KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA Baca lebih lanjut tentang KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA81 kali dilihat
PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN Baca lebih lanjut tentang PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN135 kali dilihat
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK57 kali dilihat
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 456/KMK.04/2002 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IMPOR MESIN, BARANG, DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 456/KMK.04/2002 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IMPOR MESIN, BARANG, DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA26 kali dilihat
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP49 kali dilihat
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/KMK.05/1996 TENTANG PELUNASAN CUKAI Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/KMK.05/1996 TENTANG PELUNASAN CUKAI9 kali dilihat
