PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR BARANG UNTUK INDUSTRI Baca lebih lanjut tentang PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR BARANG UNTUK INDUSTRI45 kali dilihat
PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN MESIN PELINTING SIGARET (ROKOK) Baca lebih lanjut tentang PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN MESIN PELINTING SIGARET (ROKOK)101 kali dilihat
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/10/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/10/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU22 kali dilihat
PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH Baca lebih lanjut tentang PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH 1180 kali dilihat
PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU Baca lebih lanjut tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU 286 kali dilihat
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATAGORI TERTENTU Baca lebih lanjut tentang PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATAGORI TERTENTU 134 kali dilihat
KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA Baca lebih lanjut tentang KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA142 kali dilihat
TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP MADYA Baca lebih lanjut tentang TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP MADYA266 kali dilihat
TEMPAT DAN CARA LAIN PENGAMBILAN SPT Baca lebih lanjut tentang TEMPAT DAN CARA LAIN PENGAMBILAN SPT759 kali dilihat
KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3) Baca lebih lanjut tentang KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)35 kali dilihat
