Tingkatkan Edukasi, Pajak Bintuhan Selenggarakan TGTS SMAN 6 Kaur

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bintuhan melakukan kegiatan penyuluhan inklusi perpajakan dengan tajuk Tax Goes To School (TGTS) yang berlokasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Kaur (Rabu, 5/6).

SMA Negeri 6 Kaur termasuk dalam wilayah Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Materi TGTS yang dibawakan oleh salah satu pelaksana KP2KP Bintuhan, Dwi Ardiansyah mengangkat topik tentang pengenalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pajak sebagai instrumen penerimaan negara utama di antara pos penerimaan lainnya seperti bea cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini karena pajak menyumbang 82% penerimaan negara sebagaimana dijelaskan dalam infografis APBN terbaru.

Acara dibuka secara langsung oleh Tarmizi selaku kepala sekolah SMA Negeri 6 Kaur. Tarmizi menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga kegiatan TGTS oleh KP2KP Bintuhan dapat terselenggara untuk pertama kalinya di sekolah tersebut. Tarmizi pun menambahkan agar siswa-siswi yang hadir dalam kegiatan ini mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan turut berpartisipasi aktif dalam setiap sesi, mulai dari pengerjaan pre-test, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan terakhir yaitu penyelesaian post-test. Adapun siswa-siswi yang mengikuti TGTS adalah perwakilan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

“Merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk menyambut rekan-rekan dari Pajak Bintuhan yang hendak mengedukasi siswa-siswi tentang perpajakan. Sosialisasi ini juga penting bagi kami selaku para guru yang sudah menjadi wajib pajak agar lebih taat menunaikan kewajiban dan mengetahui apa saja hak-hak kami sebagai wajib pajak,” tutur Tarmizi.

Tax Goes To School di SMA Negeri 6 Kaur berlangsung dengan lancar disertai antusiasme para peserta. Banyak pertanyaan-pertanyaan kritis bermunculan dari siswa-siswi tersebut, salah satunya ada yang bertanya terkait peran pajak dalam pembangunan di desa mereka.

“Pajak pusat yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak berperan penting dalam penyaluran subsidi dana desa kepada daerah-daerah tertinggal. Diharapkan dana tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan desa setempat yang tentu sudah melalui proses penganggaran sebelumnya,” ucap Tri Setiyo Nugroho selaku Kepala KP2KP Bintuhan menanggapi pertanyaan siswa tersebut.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.