Sinergi Kemenkeu Satu, KPPN Dan Pajak Manna Adakan FGD

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP) Manna melakukan sosialisasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada acara Focus Group Discussion (FGD) Penyaluran Transfer Dana Ke Daerah (TKD) Akhir Tahun 2023 dan Sosialisasi Anti Korupsi Dalam Rangka Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan dan Pebendaharaan Negara (KPPN) Manna (Selasa, 12/12).

Acara ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh KPPN Manna dengan menggandeng KP2KP  Manna untuk menjadi salah satu narasumber. Acara ini turut mengundang dinas dan satuan kerja yang berada di bawah pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma.

KP2KP Manna diwakili oleh pelaksana Freinzaldi Akbar sebagai narasumber dan Ajeng Gustia Prasasti sebagai dokumentator. Acara diawali dengan pembacaan doa kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Kementerian Keuangan.

Kepala KP2KP Manna menyampaikan bahwa pemadanan NIK-NPWP sangat penting untuk segera  dilakukan agar wajib pajak pada Tahun 2024 tidak mengalami kendala administrasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

“Pemadanan NIK-NPWP dapat dengan mudah dilakukan dengan login melalui laman pajak.go.id. Wajib pajak dapat langsung menuju menu profil lalu melakukan validasi NIK. Apabila status NIK wajib pajak tertulis valid maka artinya NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jika NIK wajib pajak tertulis tidak valid, wajib pajak dapat melakukan klarifikasi data dengan menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdaftar, email pajak, kring pajak dan/atau saluran lain” ucap Freinzaldi.

Selain membahas mengenai pemadanan NIK-NPWP, pada acara FGD kali ini juga membahas mengenai adminstrasi penyaluran dana TKD Tahun 2023 mulai dari timeline, dokumen apa saja yang harus dilengkapi serta kendala yang dihadapi saat penyaluran TKD. Setelah penyampaian materi terkait TKD, materi selanjutnya adalah penyampaian materi dan video edukasi terkait gratifikasi.

“Pendampingan pemerintah daerah sangat penting untuk menaikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baik itu dari sisi perpajakan penerimaan dan pembiayaan. Dari KPPN juga memberikan pendampingan berupa pembiayaan dengan subsidi bunga dari pemerintah berupa kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kita juga perlu mendukung dan mengawal program pemerintah berupa pemadanan NIK-NPWP” ucap Bapak Joko selaku Kepala KPPN Manna.

Acara berjalan dengan lancar dan interaktif karena diselingi dengan sesi coffee break dan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Acara selesai pada pukul 12.00 WIB dan ditutup dengan sesi foto bersama masing-masing perwakilan dinas dan satuan kerja.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.