Penyuluh DJP Kaltimtara: "Ini Hubungan Pajak dan Kemandirian Bangsa"

"Masih dalam suasana Kemerdekaan, edisi pagi ini kita berbincang kembali terkait tema perpajakan ya. Baik Sobat Onix, pada kesempatan ini saya akan ditemani oleh Penyuluh Pajak dari Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara. Ada Mas Didik dan Mas Chandra," ucap Devi, sang penyiar langsung dari Studio Onix Radio 88.7FM, Kota Balikpapan (Kamis, 22/8).

Kali ini, Didik Muthafa dan Chandra Putra Hasanuddin selaku Tim Penyuluh Kanwil DJP Kaltimtara mengajak pendengar Onix Radio yang ada di Kota Balikpapan dan sekitarnya memahami hubungan erat pajak dengan kemandirian bangsa.

"Sebagian besar penerimaan negara bersumber dari pajak. Indonesia memiliki dukungan prima pendanaan dalam bentuk APBN. Jika diilustrasikan dalam sebuah keluarga, APBN itu diibaratkan seperti sebuah dompet dalam sebuah keluarga. Jadi, pemerintah memiliki dompet yang dapat menerima dan mengeluarkan uang sebagaimana dompet kita. Dompet itu bernama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," jelas Didik.

Pada postur APBN 2024, perpajakan menyumbang kontribusi penerimaan sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka yang sangat tinggi dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Adapun angka tersebut adalah bukti kontribusi yang masyarakat umum berikan kepada negara.

"Sayangnya masyarakat banyak yang takut membayar pajak? Sebenarnya lebih ke tidak rela untuk membayar pajak ya. Begitulah kondisi negara kita ya masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena manfaatnya itu tidak dirasakan secara langsung. Jangan sampai, nih, kita dinegara ini hanya menjadi free rider," tambah Chandra.

Free rider adalah mereka yang sering kali hanya mengambil sebuah keuntungan tanpa berkontribusi. Free rider ini hanya menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tanpa adanya kontribusi membayar pajak, walaupun sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak.

Manfaat pajak memang tidak langsung dirasakan masyarakat. "Akan tetapi, melalui pajak negara dapat menjaga stabilitas perekonomiannya dalam berbagai kondisi global. Tak hanya itu, pajak menjadi pendukung pembangunan negara di berbagai sektor, contohnya seperti pertahanan negara, pangan, dan pendidikan. Dengan begitu, Indonesia menjadi negara yang mandiri dan kuat," tutup Didik.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.