Pajak Ubud Adakan Sosialisasi Kewajiban Pelaporan WP Badan

Tim Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Ubud melaksanakan kegiatan penyuluhan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) Badan di Aula KP2KP Ubud (Senin, 20/11).

Anggota tim tersebut merupakan pelaksana di KP2KP Ubud yang terdiri dari I Wayan Wartawan (Wawan) dan Aditya Paramartha (Adit). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang kewajiban pelaporan sekaligus atensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada wajib pajak.

Kewajiban perpajakan secara umum terdiri dari kewajiban lapor dan bayar. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021, kewajiban lapor bagi WP Badan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah menyampaikan SPT Tahunan pada periode 1 Januari s.d. 30 April, serta SPT Masa PPN akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir yang dapat dilakukan secara manual atau online melalui kanal djponline.pajak.go.id.

"Berdasarkan data yang kami peroleh melalui penelitian NPWP, wajib pajak belum melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2022 dan SPT Masa PPN masa Januari s.d. Oktober 2023. Maka dari itu kami lakukan penyuluhan sekaligus atensi pengisian SPT di Aula KP2KP Ubud," tutur Wawan.

Dalam pertemuan tersebut juga dijelaskan bahwa selain kewajiban lapor, WP Badan dengan peredaran usaha diatas Rp500 juta dalam kurun waktu satu tahun juga wajib melakukan pembayaran sebesar 0.5% dari peredaran usaha.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.