KPP Madya Batam menerima penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) di Jakarta (Senin, 10/12). Unit kerja yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau ini menjadi satu dari 23 unit kerja DJP di seluruh Indonesia yang terpilih. Perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) turut serta menghadiri penganugerahan tersebut.
Proses seleksi untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi sudah dilaksanakan sejak Februari 2018. Seleksi pertama dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, pihak internal DJP. Seleksi kedua dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, selaku internal auditor Kementerian Keuangan. Seleksi terakhir dilakukan oleh tim Kemenpan RB pada Oktober 2018. Hal-hal yg menjadi penilaian dalam seleksi tersebut adalah penegakan integritas dan pelayanan prima di unit kerja tersebut.
Secara keseluruhan ada 205 unit kerja dari setiap penjuru tanah air yang mendapat predikat WBK/WBMM ini melaui Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas). Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dan memberikan apresiasi kepada tujuh Pemimpin Perubahan yaitu pimpinan di Kementerian/Lembaga yang memiliki komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik. “Untuk mencapai suatu negara yang maju ialah bagaimana menggabungkan teknologi yang maju dengan entrepreneurship dengan layanan cepat dan bersih dari aparat kita. Tanpa tiga hal itu kita akan sulit maju,” kata Jusuf Kalla dalam sambutannya sembari mengajak semua pihak mengaplikasikan hal-hal tersebut untuk kemajuan bangsa dan negara.
Kepala KPP Madya Batam Arman Imran mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas pencapaian ini serta berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu langkah perubahan ke arah yang lebih baik terutama seluruh pegawai KPP Madya Batam. “Predikat Wilayah Bebas Korupsi ini tidak hanya anugerah bagi KPP Madya Batam, predikat ini juga apresiasi untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau,” ungkap Arman usai menerima penghargaan WBK/WBMM. “Artinya predikat ini secara tidak langsung menyatakan bahwa wajib pajak di Provinsi Kepri, khususnya Batam, memiliki integritas tinggi dan kita semua warga Batam seharusnya bangga akan pencapaian ini,” lanjutnya. Sebelumnya KPP Madya Batam telah menerima penghargaan Unit Kerja Memenuhi Kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari Kamis (6/12) di Aula Cakti Budhi Bhakti Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memberikan langsung penghargaan dan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.
Untuk menjaga integritas para pegawai, KPP Madya Batam menerapkan 3 lines of defense, yaitu pengawasan melekat oleh atasan langsung, pemantauan dan evaluasi oleh Unit Kepatuhan Internal, dan Internal Audit oleh Inspektorat Jenderal. Penerapan 3 lines of defense dilakukan antara lain pernyataan Pakta Integritas dihadapan seluruh wajib pajak, penegakan integritas dimulai dari atasan, pemasangan CCTV di ruang konsultasi wajib pajak dan ruang pembahasan pemeriksaan pajak, dan survey periodik kepada wajib pajak terhadap hasil pelayanan atau pemeriksaan wajib pajak. Prioritas utama dalam melayani wajib pajak menjadi hal yang diperhatikan oleh KPP Madya Batam. Mulai dari penyediaan kursi khusus wajib pajak berkebutuhan khusus, pegadaan ruang laktasi, hingga prosedur standar pelayanan wajib pajak di Tempat Pelayanan Terpadu menjadi wujud komitmen pelayanan prima. Kenyamanan mengantre juga tak lepas dari perhatian seperti menyajikan makanan ringan dan minuman, tempat pengisian baterai telepon seluler, dan sarana bermain anak-anak yang akan membuat nyaman wajib pajak ketika menunggu giliran antrean. KPP Madya Batam juga melakukan inovasi di antaranya memanfaatkan teknologi obrolan dari WhatsApp dan telegram untuk memudahkan informasi untuk wajib pajak mengetahuihal-hal terkait masalah perpajakan. Media sosial Instagram juga menjadi sarana untuk memberikan info-info perpajakan hingga kegiatan kantor yang membuat DJP lebih dekat ke hati masyarakat.
Penghargaan Unit Kerja Memenuhi Kriteria WBK/WBMM merupakan apresiasi Kemenpan RB kepada instansi dan lembaga pemerintahan yang berkomitmen terhadap pencegahan korupsi. Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi menjadi acuan dalam mewujudkan zona integritas tersebut. “Inilah subtansi utama pemberian penghargaan ini, bukan sebagai akhir dari prestasi semata-mata," ungkap Menteri PANRB Syarifuddin dalam sambutan di acara tersebut, “tetapi sebagai awal baru untuk mempertahankan, meluaskan, mengadaptasikan hal-hal baru untuk semakin meningkatkan kinerja pelayanan publik yang menjawab dinamika kebangsaan yang semakin kompleks.”
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan lewat video yang ditampilkan melalui layar besar menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan terus akuntabel terhadap tanggung jawab yang diemban yaitu mengelola keuangan negara. Bagi KPP Madya Batam raihan penghargaan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- 74 kali dilihat