Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Press Conference Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Juli 2024 di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat, Bandar Lampung (Kamis, 22/8).
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat Esti Wiyandari yang juga selaku Kepala Perwakilan (Kaper) Kemenkeu Satu Lampung, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Provinsi Lampung Dody Fachrudin, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu Hariyadi Murti Kurniawan, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Rosmauli. Kegiatan juga dihadiri oleh beberapa media di wilayah Provinsi Lampung.
“APBN Lampung terus berperan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2024 meski masih dibayangi tantangan ekonomi global. Kinerja ekonomi Lampung mampu tetap resilien, dengan pertumbuhan sebesar 4,80% year-on-year (yoy) pada Triwulan II 2024 menguat dibandingkan Triwulan II 2023 tercatat sebesar 4,00% (yoy). Risiko dan ketidakpastian masih membayangi iklim politik dan ekonomi global, antara lain disebabkan konflik geopolitik, krisis energi, dan dinamika pasar keuangan (volatilitas nilai tukar & yield). Kondisi global terkini berdampak pada penurunan supply-demand komoditas unggulan dan industri pengolahan Provinsi Lampung,” ungkap Esti Wiyandari ketika membuka kegiatan tersebut.
Dalam kegiatan ini juga dijelaskan juga bahwa penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan baik mencapai 2,80% (yoy), sebesar Rp4,47 triliun (50,63% dari target) didorong pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 8% (yoy), dengan nominal Rp2,22 triliun (56,18% dari target) dan kinerja pertumbuhan positif Pajak Lainnya yaitu 34,85% (yoy), dengan nominal Rp99,59 miliar (65,31% dari target). Sebaliknya, kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi Bangunan terkontraksi masing-masing -1,94% (yoy) dan -26,84% (yoy) disebabkan sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan sebesar -18,16% (yoy) akibat ketidakpastian ekonomi global. Mitigasi risiko fiskal secara proaktif terus dilakukan melalui penyuluhan dan edukasi perpajakan dalam bentuk Bimbingan Teknis dan asistensi pelaporan pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Institusi/Badan (WP Badan).
“Kemenkeu satu dan media agar tetap saling bersinergi untuk mendukung program pemerintah khususnya Kementerian Keuangan yang sedang berjalan saat ini,” tutup Esti Wiyandari.
| Pewarta: Fahmi Setyo Baskoro |
| Kontributor Foto: Fahmi Setyo Baskoro |
| Editor: Imam Dharmawan |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 6 kali dilihat