Perwakilan Kemenkeu Satu DKI Jakarta menggelar pertemuan strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodebek bertempat di Kantor OJK di Wisma Mulia 2 (Rabu, 19/03). Kegiatan ini membahas penguatan transparansi data perbankan, pengawasan industri jasa keuangan, serta perluasan akses pembiayaan bagi UMKM.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat, Farid Bachtiar menyoroti adanya tantangan dalam memperoleh data perbankan secara tepat waktu yang berpotensi menghambat proses pengawasan perpajakan. “Kami berharap ada mekanisme yang lebih efektif dan terintegrasi agar keterbukaan data perbankan bisa lebih optimal demi mendukung kepatuhan pajak,” ungkapnya.
Kepala OJK Jabodebek, Edwin Nurhadi, menegaskan bahwa pihaknya siap berkontribusi mendorong kepatuhan perbankan melalui percepatan pertukaran data keuangan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian sektor jasa keuangan. “Kami akan berkoordinasi dengan OJK pusat guna memastikan kepatuhan perbankan dalam memberikan akses informasi keuangan yang dibutuhkan agar diterima tepat waktu dan akurat. Hal ini penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas sektor keuangan,“ ujar Edwin.
Selain penguatan transparansi, pertemuan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendukung inklusi keuangan bagi UMKM. Terutama terkait kendala akses pembiayaan dan pelatihan terkait aspek perpajakan yang kerap dihadapi UMKM.
Kedua pihak optimis peluang kerja sama yang dibahas dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan sehingga lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung upaya penegakan hukum perpajakan secara lebih efektif.
| Pewarta: Elsy Vellayati |
| Kontributor Foto: Kresna Tirta Indraprasetya |
| Editor: Kanwil DJP Jakarta Barat |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 2 kali dilihat