KPP Madya Semarang kembali menerima kunjungan terkait Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada unit kerja, bertempat di ruang rapat KPP Madya Semarang (Selasa, 7/1). Pada kesempatan kali ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul menilik penerapan pelayanan publik dan peningkatan integritas pegawai pada KPP Madya Semarang. Bersama Kepala Kemenag Bantul Drs. H. Buchori Muslim, M.Pd.I, perwakilan pegawai disambut langsung oleh Kepala KPP Madya Semarang Nyono Laksito.
Kegiatan diskusi yang berlangsung selama tak kurang dari dua jam ini, membahas mengenai lompatan dan keunggulan unit kerja sehingga dapat meraih predikat WBBM. "Yang harus digarisbawahi bahwa predikat WBK/WBBM ini tak semata usai setelah berhasil didapatkan. Tanggung jawab unit kerja semakin besar dengan kewajiban untuk menyebarkan virus pembangunan ZI-WBK/WBBM pada unit kerja lain. Bagaimana dapat menginspirasi, ternyata mampu menjadi nilai lebih bagi tim penilai," ujar Nyono. "Jalin komunikasi dengan unit kerja vertikal lainnya. Sinergi yang baik juga diperlukan dalam rangka membangun persepsi antikorupsi," pungkasnya.
Inovasi dalam pelayanan publik juga menjadi topik pembahasan dalam diskusi ini. Salah satu lompatan yang ditawarkan oleh KPP Madya Semarang berupa pemangkasan jangka waktu pemrosesan permohonan pemindahbukuan. Layanan unggulan yang sepatutnya selesai dalam 30 hari, KPP Madya Semarang mampu berkomitmen untuk menyelesaikan dalam waktu 5 hari. Selain itu, wajib pajak juga mendapatkan notifikasi apabila produk hukum pemindahbukuan telah dikirimkan.
Salah seorang pegawai Kantor Kemenag Bantul melontarkan pertanyaan mengenai lompatan inovasi tersebut, dikhawatirkan penerapan percepatan layanan dapat berimbas dengan tidak berjalannya SOP dengan baik. "Kuncinya adalah sinergi antarseksi atau bidang. Semua berjalan sesuai SOP seperti biasa, hanya masing-masing pegawai berkomitmen penuh untuk menjalin komunikasi antarseksi atau bidang yang bersangkutan," ujar Ari Hardiyanto, Account Representative KPP Madya Semarang. "Begitu permohonan masuk melalui loket pelayanan, petugas pelayanan langsung menghubungi AR yang memroses permohonan, serta mengawasi berjalannya berkas permohonan sampai produk hukum dikeluarkan," tambahnya.
Kepala KPP Madya Semarang menambahkan bahwa unsur yang tak kalah penting adalah kepuasan pengguna layanan. Karena tujuan dari seluruh proses pembangunan ZI-WBK/WBBM bermuara pada kepuasan dan persepsi antikorupsi dari para pemangku kepentingan. Setiap tahunnya KPP Madya Semarang rutin menyelenggarakan survei kepuasan pelayanan terhadap wajib pajak terdaftar. Hasil survei digunakan untuk evaluasi peningkatan pelayanan serta follow up kritik dan saran yang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. "Pengguna layanan sangat mengapresiasi feedback atas masukan yang telah diberikan. Beberapa wajib pajak pernah kami follow up atas masukannya, dan ternyata sambutan mereka sangat baik dan cukup kaget karena jarang ada feedback atas kritik dan saran pada umumnya," imbuh Nyono.
Apresiasi diberikan oleh Drs. H. Buchori Muslim, M.Pd.I atas sambutan baik kedatangan Kantor Kemenag Kabupaten Bantul ke KPP Madya Semarang. Ia menyampaikan harapannya agar kerja sama yang telah dibentuk ini senantiasa terjalin di masa mendatang, dengan harapan mampu mengikuti jejak KPP Madya Semarang untuk menebarkan inspirasi dan semangat antikorupsi pada unit kerja lainnya.
- 102 kali dilihat