
Bertempat di Aula Cakti Budi Bakti Gedung Mari’e Muhammad, Direktur Potensi dan Kepatuhan Perpajakan, Yon Arsal menutup rangkaian acara sosialisasi piloting Compliance Risk Management (CRM) (Kamis, 7/6). Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari selama tanggal 5-7 Juni 2018. Sosialisasi yang mengambil tagline “Membangun Kepatuhan yang Berkelanjutan” ini melibatkan perwakilan dari 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melibatkan fungsi ekstensifikasi, pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan serta keberatan. Sosialisasi dilakukan pada dua lokasi, yakni Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I sebanyak 87 orang dan Kantor Pusat DJP sebanyak 218 orang.
Peserta sosialisasi berasal dari 14 Kanwil dan 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tujuan dilakukannya piloting adalah untuk melakukan uji coba pemanfaatan keluaran risk engine CRM. Dalam sambutannya, Yon Arsal menyampaikan bahwa penanganan CRM menunjukkan sebuah konsistensi dalam mengembangkan framework sesuai dengan perkembangan kekinian. DJP sedang menggulirkan reformasi perpajakan yang terdiri dari empat pilar utama, meliputi; sumberdaya manusia dan organisasi, proses bisnis, regulasi, dan teknologi informasi. Pada pilar proses bisnis terdapat 21 proses bisnis yang sedang dikembangkan, mulai dari registrasi hingga penyidikan.
Beberapa proses bisnis yang terkait, misalnya CRM yang merupakan bagian dari bisnis intelijen, Tax Payer Account, Aproweb model baru yang akan menampilkan semua informasi wajib pajak dalam satu layar. DJP berharap CRM akan memudahkan pegawai DJP dalam melaksanakan pekerjaan dan pengawasan. Lebih jauh, Yon Arsal menjelaskan beberapa pengembangan CRM ke depan, yaitu: CRM akan menjadi driver strategi kepatuhan wajib pajak, mendirikan dedicated unit, dan SDM untuk mengelola CRM, mengembangkan CRM sesuai kelompok grup WP tertentu (High Wealth Individual, dll), mengembangkan CRM berdasarkan sektor yang didukung oleh pemanfaatan analisis data prediktif, tren, dan perilaku wajib pajak, mengembangkan self-service analitytics, dan melakukan integrasi analitycs dalam business intelligence.
Dari para peserta sosialisasi ini, beberapa hal yang menjadi masukan bagi Kantor Pusat DJP akan diadopsi dan dipertimbangkan untuk diakomodir. “Melalui piloting ini akan dilakukan evaluasi terhadap data, engine, dan proses bisnis CRM di semua fungsi (penyuluhan, ekstensifikasi, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan keberatan/banding). Pelaksanaan roll out akan dipertimbangkan apakah terhadap beberapa fungsi kepada seluruh unit kerja, beberapa unit kerja untuk semua fungsi, atau semua fungsi kepada semua unit kerja. Semua akan dikaji yang paling memenuhi kelayakan,” demikian poin evaluasi yang disampaikan Yon Arsal. “Saat ini merupakan masa emas untuk membuat sesuatu yang bermanfaat untuk DJP. Mari menjadi tim yang dapat membangun DJP dari kotak kita masing-masing. Para pahlawan sudah berjuang untuk membawa kemerdekaan dengan berbagai tekanan. Di masa yang sudah mudah ini apa yang sudah kita berikan kepada negara?”, demikian himbauan Yon Arsal untuk memotivasi peserta yang hadir dalam penutupan acara tersebut.
Yon Arsal tidak lupa memberikan apresiasi kepada tim KPDJP dan panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. “Nuansa positif menaungi pengembangan CRM di masa mendatang. Kita buat menjadi bagian untuk meningkatkan tax ratio yang lebih baik. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Kontak terus dengan tim dalam proses piloting,” demikian pesan Yon Arsal.
Dalam kesempatan tersebut perwakilan dari setiap fungsi memberikan testimoni terhadap penyelenggaraan acara ini, ada yang serius tapi banyak juga yang ‘ngocol’. Testimoni dari para peserta, antara lain: “CRM merupakan aplikasi yang baik untuk melihat prioritas wajib pajak yang diawasi. Diusulkan supaya aplikasi bisa menggunakan icon-icon grafis untuk memudahkan dan menarik perhatian pengguna.” [fungsi pemeriksaan dan pengawasan, Relita Rezeki Yanti, Kasi Pengawasan dan Konsultasi III, KPP Pratama Tanjung Pinang].
“CRM proyek besar kita semua, dengan CRM bisa merencanakan kegiatan penagihan pada periode tertentu, panitia sangat baik dalam pemilihan lokasi, peserta bersedia menjadi leader untuk mengenalkan program ke KPP, jika ada monev sebelum roll out agar diundang lagi, kalo ada monev diusulkan agar souvenirnya berupa tas karena belanjaan banyak, peserta ga dapat pulpen dan notes, penagihan 99% siap roll out, semoga dengan CRM pendekatan kepada wajib pajak lebih terstruktur dan ujungnya penerimaan meningkat, peserta juga memberikan apresiasi dalam pemilihan lokasi piloting.” [fungsi penagihan, Timon Pieter, Kasi Penagihan, KPP Pratama Makassar Utara].
“Terima kasih karena sudah diundang sehingga bisa buka bersama dengan keluarga, CRM membantu di lapangan karena di seksi Ekstensifikasi seperti belantara ga tahu mana yang mau disisir. Bisa memprioritaskan mana yang didulukan. Data variabel lokal sangat berpotensi tapi belum bisa masuk ke sistem. User interface perlu petunjuk yang mudah berupa wizard karena tahapannya masih bingung dan seringnya mutasi pelaksana. Roll out dilihat hasil piloting, jika banyak kendala agar bertahap. Proses bisnis agar bisa menunjang capaian IKU. Dan yang paling penting adalah diundangnya itu, haha,” [fungsi Ekstensifikasi, M Afif, Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, KPP Pratama Tanjung Karang].
“Banyak mendapatkan informasi untuk bekal piloting, Secara keseluruhan mendapatkan penjelasan yg mudah dipahami. Data di lapangam agar dapat melengkapi data dari pusat. Dari sisi proses bisnis, waskon 1 sudah melaksanakan layanan helpmi. Agar bisa menempel di CRM. CRM ke depan menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan dan menjadi bagian yang utuh tidak terbagi-bagi dalam berbagai fungsi.” [fungsi Pelayanan, Aris Arso Pambudi, Kasi Pengawasan dan Konsultasi I, KPP Madya Semarang].
“Sebelumya berpendapat bahwa penyuluhan tidak bisa menggunakan CRM, karena penyuluhan berdasarkan tema dan sasaran. Setelah ikut sosialisasi CRM akhirnya mengetahui bahwa penyuluhan dilakukan berbasis data yang dilihat berdasarkan pembagian kuadran. Pengalaman banyak WP bingung karena mendapat surat dari berbagai seksi, namun dengan konsep CRM ini langsung menunjuk nama wajib pajak sehingga dapat meningkatkan capaian IKU dari daftar NPWP, Bayar, dan Lapor. Jika terdapat wajib pajak yang sudah bayar dan meningkatkan pembayarannya setelah dilakukan penyuluhan, apakah masuk dalam perubahan perilaku? Untuk evaluasi CRM kiranya bisa dilakukan otomasi sehingga tidak menambah pekerjaan lagi.” [fungsi Penyuluhan, Yahya Ponco, Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, KPP Pratama Balikpapan]. (aryfest)
- 3081 kali dilihat