Kesadaran akan pentingnya peran pajak menjadi pilar utama dalam membangun perekonomian yang merata bagi seluruh kalangan masyarakat. Dalam porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, sebesar 82% pendapatan negara berasal dari pajak. Hal ini menandakan bahwa kontribusi pajak sangat penting dalam membiayai berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
"Generasi Z, yang diproyeksikan akan mendominasi populasi pada tahun 2045, memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas keuangan negara melalui partisipasi aktif dalam pembayaran pajak," ungkap Vincentius Sukamto, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur III dalam sambutannya pada kegiatan kunjungan Campus Goes to Tax Office kepada 21 mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Rabu, 22/5).
“Tahun 2045, 60% generasi Z diproyeksikan berada pada usia produktif. Jika seluruh generasi emas ini ikut serta membayar pajak, potensi pendapatan negara akan meningkat berkali-kali lipat, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik semakin meningkat,” lanjut Vincent.
Namun, kesadaran pajak generasi muda bukanlah satu-satunya faktor yang penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Fungsi regulator terkait dengan pelaporan keuangan dan praktik akuntansi juga memiliki peran besar dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurut Penyuluh Pajak Nurul Armylia, peran fungsi regulator, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga tak kalah pentingnya. “BPK misalnya, memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efisien dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Melalui audit dan pengawasan yang ketat, BPK membantu mencegah penyalahgunaan dana publik dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” jelas Nurul dalam sesi penyampaian materinya.
Dengan kolaborasi antara kesadaran pajak generasi muda dan peran regulator yang efektif, Nurul berharap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dapat terwujud yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Pewarta: Wino Rangga Prakoso |
Kontributor Foto: Wino Rangga Prakoso |
Editor: |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 76 kali dilihat