DJP Jabar III Jalin Sinergi dengan Wali Kota Bogor

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III, Romadhaniah, mengadakan audiensi dengan Wali Kota Bogor Terpilih, Dedie A. Rachim, untuk membahas potensi kerja sama dalam bidang perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan pajak, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Bogor (Kamis, 16/1).

Romadhaniah menyampaikan bahwa hubungan antara Kanwil DJP Jawa Barat III dan Pemerintah Kota Bogor telah terjalin dengan baik. Dalam pertemuan tersebut, Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat, termasuk pertukaran informasi dan data, serta transfer knowledge melalui berbagai bentuk bimbingan teknis.

“Hubungan kita sudah sangat baik dan ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Kami berharap, melalui pengawasan bersama dan bimbingan teknis, kita dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam optimalisasi pajak, baik di pusat maupun daerah,” ujar Romadhaniah.

Lebih lanjut, Romadhaniah juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian yang telah diamanatkan oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang berfokus pada perkembangan UMKM, infrastruktur dasar, dan makroekonomi. “Kami harap kajian ini bukan hanya menjadi bahan diskusi, tetapi langkah nyata yang dapat merealisasikan potensi pajak di Kota Bogor,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan pendapatan daerah.

“Pendapatan daerah kami sangat bergantung pada PBB, sementara pajak lain, seperti PPN, PPh Pasal 21, Pasal 23 dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar ada di provinsi. Kami berharap kerja sama ini dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah di Kota Bogor,” ungkap Dedie.

Dedie A. Rachim mengungkapkan bahwa saat ini, pendapatan terbesar Kota Bogor berasal dari sektor perhotelan, dengan tingkat okupansi hotel yang tinggi pada hari kerja (Senin hingga Jumat), mencapai lebih dari 70%, terutama yang diisi oleh kegiatan pemerintah pusat. Namun, pada akhir pekan, tingkat okupansi hotel menurun signifikan, berkisar antara 40 hingga 50%.

“Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Bogor dikenal sebagai destinasi wisata, potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud, dan mayoritas kegiatan masih didominasi oleh sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), terutama untuk rapat dan kegiatan instansi pemerintah pusat,” sambungnya.

Dengan memanfaatkan potensi yang ada, kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi ini guna memastikan pengelolaan pajak yang lebih efektif dan efisien, serta mewujudkan sinergi yang mendukung pembangunan ekonomi di daerah maupun nasional.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.