Validasi Makin Mudah Lewat ePHTB di Coretax DJP

Oleh: Fatikha Faradina, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Kementerian Keuangan selalu tampil di garda terdepan dalam mewujudkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam tiap langkah pelaksanaan tugas. Sebagai manifestasi nyata dari Nilai-Nilai Kementerian Keuangan khususnya pada nilai Kesempurnaan, DJP meluncurkan aplikasi Coretax DJP yang merupakan bagian dari program Reformasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Coretax DJP adalah sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti (MANTAP) kepada pengguna.

Salah satu fitur yang menawarkan kemudahan bagi wajib pajak dalam Coretax DJP adalah layanan daring untuk melakukan validasi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PHTB) yang bernama ePHTB. Fitur ini terdapat di semua akun Coretax DJP wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan sehingga validasi dapat diajukan secara mandiri oleh wajib pajak yang berperan sebagai penjual dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan.

Selama ini proses validasi PPh PHTB sering kali dianggap rumit dan memakan waktu karena wajib pajak mengira validasi hanya dapat diajukan secara manual dengan datang langsung ke kantor pajak tempat objek transaksi berada. Namun, dengan hadirnya ePHTB dalam sistem Coretax DJP, validasi kini menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan administratif yang kerap terjadi dalam sistem manual. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengajukan validasi PPh PHTB melalui ePHTB di Coretax DJP.

Pertama, wajib pajak membuka laman coretaxdjp.pajak.go.id melalui browser dan melakukan log in. Kedua, wajib pajak memilih menu Layanan Wajib Pajak-Layanan Administrasi-Buat Permohonan Layanan Administrasi. Ketiga, akan muncul formulir untuk diisi, pada kolom Jenis Pelayanan Wajib Pajak, pilih AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Selanjutnya pada kategori sub layanan pilih AS.01-03 Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB), kategori sublayanan ini akan memproses permohonan validasi wajib pajak yang berstatus sebagai penjual secara otomatis. Sebagai catatan, permohonan validasi untuk subkategori layanan ini harus dilakukan melalui akun Coretax DJP wajib pajak yang berstatus sebagai penjual. Keempat, lengkapi kolom-kolom lainnya sesuai data yang sebenar-benarnya lalu pilih submit pada pangkal laman. Permohonan validasi sudah berhasil diunggah dan nomor kasus akan muncul.

Bagaimana? Mudah bukan? Mulai saat ini, semua wajib pajak dapat memanfaatkan layanan ePHTB dalam satu kanal Coretax DJP. Tidak terpisah-pisah lagi seperti sebelumnya, wajib pajak di DJPOnline dan notaris di ePHTB  Notaris/PPAT.

Transformasi digital dalam perpajakan, termasuk layanan ePHTB, berperan penting dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, khususnya dalam sektor properti. Berdasarkan laporan Ease of Doing Business dari Bank Dunia, indikator "Registering Property" sering menjadi tantangan utama dalam peringkat kemudahan berbisnis Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah birokrasi yang panjang dan proses administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Hadirnya Coretax DJP memberikan atmosfir positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi karena proses validasi menjadi lebih cepat, mengurangi hambatan administratif, serta meningkatkan transparansi transaksi properti. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah dalam mempercepat perizinan dan kepastian hukum dalam bisnis properti guna menarik lebih banyak investasi.

Melongok Transformasi Estonia

Estonia, sebuah negara di kawasan Eropa Utara, didapuk sebagai salah satu negara dengan sistem digitalisasi pemerintahan terbaik di dunia, termasuk dalam perpajakan dan pendaftaran properti. Melalui platform e-Tax Board dan e-Land Register, warga Estonia dapat melakukan transaksi properti, membayar pajak, hingga validasi kepemilikan tanah secara daring dalam hitungan menit. Digitalisasi ini berhasil memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi—jika di banyak negara proses pendaftaran properti bisa memakan waktu berminggu-minggu, di Estonia cukup 15 menit saja.

Hasilnya, menurut laporan World Bank Ease of Doing Business, Estonia menempati peringkat atas dalam kategori "Registering Property", jauh lebih baik dibanding negara-negara dengan sistem manual. Model ini menjadi contoh bahwa digitalisasi perpajakan dan administrasi properti dapat menciptakan transparansi, mengurangi potensi korupsi, serta mempercepat pertumbuhan sektor properti.

Sebagaimana ungkapan Bapak Manajemen Modern, Peter Drucker, bahwa birokrasi harus melayani, bukan menghambat. Efisiensi dalam administrasi adalah fondasi dari organisasi yang sukses, DJP menghadirkan ePHTB dalam Coretax DJP untuk memberikan kemudahan bagi seluruh stakeholders. Mari menjadi wajib pajak yang cerdas dan mandiri untuk kemajuan Indonesia.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.