Urgensi Validitas Alamat Wajib Pajak

Oleh: Teddy Ferdian, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Raut wajah gelisah terlihat dari seorang wanita paruh baya yang tergesa-gesa berjalan setengah berlari masuk ke dalam pintu kantor pajak. X-banner bergambar dua orang petugas pajak yang tersenyum menyambut wajib pajak pun seolah tidak diperhatikan wanita tersebut. Langkah si ibu terhenti ketika petugas keamanan kantor dengan tersenyum ramah menyambutnya. "Selamat pagi ibu.. ada yang bisa kami bantu," sambut si petugas keamanan. "Mmmmmhhh.. rekening bank saya diblokir, apa yang harus saya lakukan? Siapa yang harus saya temui?" tanya si ibu dengan nada panik. Si petugas keamanan dengan sigap mencatat nama dan nomor telepon si ibu di buku tamu, lalu segera mengarahkan si ibu untuk menemui petugas di Seksi Penagihan.

Tidak berapa lama, seorang juru sita pajak menjumpai si ibu. Mereka pun terlibat perbincangan. Dari hasil perbincangan diketahui bahwa si ibu merupakan wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak karena ada kekurangan pembayaran PPh dan PPN yang belum disetor ditambah lagi beberapa pelaporan SPT yang belum dilaporkannya. Permasalahannya, ternyata wajib pajak tersebut sudah lama pindah alamat dan mengganti nomor telepon namun tidak memberitahukan kantor pajak.

Surat Tagihan Pajak yang disampaikan tidak diterima oleh wajib pajak. Pun dengan tindakan penagihan yang dilakukan. Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita tidak diterima wajib pajak. Wajib pajak tidak dapat dijumpai dan dihubungi. Klarifikasi terkait tunggakan pajak pun tidak dapat dilakukan oleh wajib pajak. Semua terjadi karena data alamat dan nomor telepon yang ada di kantor pajak sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya karena wajib pajak tidak memberitahukan perihal perubahan alamat.

Pentingnya Validitas Data Alamat

Kisah di atas bukan berdasarkan kejadian nyata, namun tidak menutup kemungkinan kisah serupa dialami oleh wajib pajak. Ada hal-hal kecil yang jika luput dari perhatian bisa jadi membawa masalah serius bagi wajib pajak. Sebegitu penting dan krusialnya kesesuaian data alamat dan nomor telepon wajib pajak sehingga wajib pajak perlu memberikan perhatian untuk hal ini. Tidak hanya data alamat, wajib pajak perlu memastikan bahwa data diri wajib pajak yang diadministrasikan di kantor pajak sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data alamat, nomor telepon, alamat email, penanggung jawab (direktur, pengurus), dan Nomor Induk Kependudukan adalah beberapa di antaranya.   

Salah satu kekurangan dari administrasi alamat di Indonesia terkait pengiriman surat via pos adalah bahwa belum semua daerah dapat mengimplementasikan pengidentifikasian alamat yang memudahkan masyarakat dalam melakukan korespondensi. Seringkali alamat hanya menyebut jalan utama, kecamatan dan kabupaten/kota tanpa ada RT/RW dan nomor rumah. Ini saja sudah membuat korespondensi menjadi terhambat dan surat tidak sampai ke tujuan (kempos). Menjadi masalah tambahan lagi jika ternyata wajib pajak sudah pindah namun tidak menginformasikan kepada kantor pajak. Surat juga tidak akan sampai ke tangan wajib pajak.

Wajib pajak bisa saja berargumen jika memang itu adalah alamat yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, sebenarnya wajib pajak dapat memperjelas alamat korespondensi yang ada di sistem yang digunakan oleh kantor pajak. Wajib pajak dapat menyertakan denah lokasi alamat saat pendaftaran sebagai wajib pajak atau saat melakukan permohonan pembaharuan data wajib pajak. Wajib pajak juga dapat memperjelas alamat dengan menambahkan informasi khusus yang dapat memudahkan petugas pajak dalam menemukan alamat wajib pajak. Misalnya dengan menyebutkan “sebelah toko X”, “belakang Masjid Raya”, “depan kantor kepala desa”, dan sebagainya. Selain itu ada baiknya wajib pajak juga memastikan bahwa nomor telepon yang ada di data administrasi kantor pajak sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika ada perubahan, segera menginformasikan kepada kantor pajak atau account representative dari wajib pajak.

Wajib Pajak Pindah Alamat

Wajib pajak yang pindah alamat juga sangat dianjurkan agar segera melakukan pembaharuan data alamat ke kantor pajak. Jika perpindahan alamat sudah melintasi luar wilayah kantor pajak, misalnya pindah ke kota lain yang cukup jauh dari kota yang sebelumnya, ada baiknya wajib pajak dapat melakukan permohonan 'Wajib Pajak Pindah' dengan melampirkan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa benar wajib pajak telah menempati alamat baru, karena tentunya data di alamat baru sudah tidak masuk dalam wilayah kantor pajak yang lama. Untuk perpindahan alamat yang masih dalam satu wilayah kantor pajak, misalnya masih dalam satu kota, wajib pajak dapat segera mengajukan perubahan data alamat ke kantor pajak. Seluruh proses perubahan data alamat dapat dilakukan dengan segera melalui sistem di kantor pajak dan seluruh layanan tidak dipungut biaya.

Validnya alamat dan data diri Wajib Pajak bukan semata-mata kepentingan kantor pajak, namun juga merupakan tanggung jawab serta terkait dengan kepentingan wajib pajak. Sebagaimana diketahui perkembangan aturan perpajakan sangat dinamis. Dengan data diri yang valid, wajib pajak akan dapat terinformasikan tentang aturan perpajakan yang dinamis ini. Kalaupun ada kekeliruan dari petugas pajak dalam melakukan pengenaan pajak, dengan validnya data diri, wajib pajak dapat langsung melakukan klarifikasi tanpa harus menunggu permasalahan sampai berlarut-larut.

Komunikasi yang baik antara petugas pajak dan wajib pajak akan menumbuhkan koordinasi dan sinergi yang transparan dan profesional. Satu hal yang paling penting adalah bahwa negara memerlukan pajak untuk pembangunan. Mari kita berikan sumbangsih kita bagi pembangunan ibu pertiwi menuju Indonesia yang lebih baik.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.