UMP 2024 Naik, Adakah Dampak Perpajakannya?

Oleh: Zidni Hudan Said Purnomo, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Upah minimum provinsi tahun 2024 telah diumumkan oleh hampir semua pemerintah provinsi. Rata-rata kenaikan UMP berkisar 1%-7,5% dengan Maluku Utara sebagai provinsi dengan persentase kenaikan tertinggi, yakni sebesar 7,5%.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2024 yang berkisar antara 1% dan 7,5% mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan berimbang dari pemerintah provinsi dalam menetapkan kebijakan ini. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan UMP termasuk kondisi perekonomian secara keseluruhan, tingkat inflasi, dan daya beli masyarakat.

Adanya variasi kenaikan UMP di berbagai provinsi, seperti Aceh dengan kenaikan sebesar 1,38%, Sumatera Utara sebesar 3,67%, dan Riau sebesar 3,2%, menunjukkan bahwa sejumlah pemerintah provinsi memiliki fokus pada stabilitas perekonomian. Kebijakan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara memberikan perlindungan terhadap pekerja melalui peningkatan UMP, dan mempertahankan stabilitas ekonomi regional.

Di sisi lain, terdapat provinsi-provinsi seperti Maluku Utara dengan kenaikan UMP sebesar 7,5%, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 7,27%, dan Jawa Timur sebesar 6,13%, yang menunjukkan keinginan pemerintah provinsi untuk meningkatkan daya beli masyarakat setempat. Kenaikan yang relatif tinggi ini bisa diartikan sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan pekerja.

Kenaikan UMP secara nasional memegang peranan krusial sebagai tolak ukur penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja. UMP menjadi landasan yang mendasari penentuan pendapatan pekerja di berbagai sektor. Dengan adanya perbedaan kenaikan UMP antar provinsi, diharapkan dapat ditemukan suatu keseimbangan yang optimal antara memenuhi kebutuhan pekerja dan menjaga daya saing ekonomi di tiap wilayah.

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan UMP:

• Kondisi perekonomian

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan indikator utama yang mencerminkan kesehatan ekonomi. Jika suatu provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk menaikkan UMP. Peningkatan aktivitas ekonomi biasanya dapat dihubungkan dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan perusahaan, yang dapat mendukung kenaikan upah minimum.

• Tingkat inflasi

Tingkat inflasi adalah faktor kritis dalam menentukan kebutuhan penyesuaian upah. Inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat dan mencari keseimbangan agar upah minimum dapat mengimbangi lonjakan harga-harga konsumen. Pengaturan UMP yang tidak sebanding dengan tingkat inflasi dapat mengurangi daya beli pekerja.

• Biaya Hidup

Pemerintah provinsi juga mempertimbangkan biaya hidup di wilayah tersebut. Faktor ini mencakup harga-harga barang kebutuhan pokok, transportasi, perumahan, dan biaya pendidikan.

Aspek Perpajakan

Salah satu kewajiban seorang wajib pajak adalah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Namun, peningkatan UMP tidak serta-merta menjadikan seseorang menjadi wajib melaporkan SPT Tahunan. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk ditetapkan sebagai wajib pajak, yaitu harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif wajib pajak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Persyaratan subjektif wajib pajak yang terdiri dari warga negara Indonesia, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Persyaratan objektif wajib pajak diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU KUP jo. UU HPP. Berdasarkan persyaratan subjektif tersebut, maka seluruh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia sudah memenuhi syarat tersebut, namun untuk memperoleh status sebagai wajib pajak, seseorang perlu memenuhi persyaratan objektif. Persyaratan objektif wajib pajak yaitu menerima atau memperoleh penghasilan.

Meskipun persyaratan objektif menjadi wajib pajak adalah memperoleh penghasilan, wajib pajak yang memiliki status non-efektif tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunannya. Wajib pajak non-efektif biasanya karena memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP berperan sebagai salah satu komponen pengurang  total penghasilan bruto, dan implementasinya bertujuan untuk mengurangi beban finansial bagi individu dengan pendapatan yang rendah. Besaran PTKP adalah Rp54.000.000 bagi wajib pajak orang pribadi, tambahan sebesar Rp4.500.000 bagi wajib pajak yang sudah kawin, tambahan bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar Rp54.000.000, dan tambahan bagi tiga tanggungan keluarga dalam satu garis keturunan baik sedarah, semenda, atau anak angkat masing-masing sebesar Rp4.500.000. Besaran PTKP dtentukan berdasarkan keadaan sebenarnya pada awal tahun kalender yaitu 1 Januari.

Bagi wajib pajak yang mengalami kenaikan penghasilan dan telah melebihi batas PTKP, wajib pajak tersebut akan memiliki tanggung jawab sebagai wajib pajak aktif. Hal ini berarti bahwa wajib pajak tersebut harus melaporkan SPT Tahunan pada tahun pajak yang berlaku.

Kenaikan penghasilan di atas PTKP menunjukkan bahwa wajib pajak telah mencapai taraf penghasilan yang dikenai pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan untuk secara rutin melibatkan diri dalam kewajiban perpajakan dengan mengumpulkan dan menyampaikan informasi mengenai penghasilan, potongan pajak, serta keterangan lainnya dalam SPT Tahunan.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.