Transaksi PPN Jasa Luar Negeri dengan Dolar, Pakai Kurs Kapan?

Oleh: Mayda Nurbaeti, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Secara umum, perdagangan internasional merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional. Dewasa ini, perdagangan internasional telah tumbuh dan berkembang secara drastis dan dalam ukuran yang besar, tidak terkecuali transaksi pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Kedua transaksi tersebut yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean merupakan transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selanjutnya disebut juga PPN Jasa Luar Negeri (PPN JLN).

Mari kita simak contoh berikut ini, yakni transaksi pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean. Di sini, nama perusahaan dan merek dagang hanyalah contoh, dan jika ada kesamaan, hal tersebut cuma kebetulan. PT XYZ di Jakarta melakukan kontrak penggunaan waralaba (franchise) "eat & eat" dari A Corp. yang berdomisili di Kanada, dan merk "eat & eat" tersebut dipakai atau digunakan untuk restoran yang dibuka di Jakarta. Atas pemanfaatan waralaba oleh PT XYZ di dalam Daerah Pabean tersebut, terutang PPN.

Contoh lainnya, PT DEF di Surabaya menyewa agen pemasaran Y Corp. di Singapura untuk mencarikan pembeli produk PT DEF di Singapura. Y Corp. berhasil mendapatkan pembeli produk PT DEF, yaitu X Corp. yang berkedudukan di Singapura. PT DEF kemudian melakukan kegiatan penjualan kepada X Corp. di Singapura (kegiatan ekspor BKP). Atas kegiatan pemanfaatan jasa pemasaran Y Corp. di Singapura oleh PT DEF di dalam Daerah Pabean terutang PPN.

Kurs yang Digunakan

Mengingat transaksi ini merupakan perdagangan internasional, perlu ada nilai tukar yang setara karena hampir semua negara di dunia memiliki mata uang nasionalnya sendiri.

Sejalan dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang selain rupiah, penghitungan besarnya PPN dan/atau PPnBM yang terutang harus dikonversi ke dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak seharusnya dibuat.

Transaksi PPN JLN bukan menggunakan Faktur Pajak, melainkan menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPN JLN tersebut yang dilampiri dengan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP.

Saat Terutang

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut wajib dibuat pada saat Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.

Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean atau Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya PPN dan/atau PPnBM yaitu pada saat pembayaran, sehingga pada saat itu juga dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak wajib dibuat.

Batasan pemanfaatan tersebut adalah pada saat mana yang lebih dahulu terjadi di antara empat saat berikut, yaitu saat BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya; saat harga perolehan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya; saat Penggantian atas BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau saat harga perolehan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.

Dalam hal saat terjadinya Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean tidak diketahui, maka saat dimulainya Pemanfaatan terjadi pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian.

Pembayaran dan Pelaporan

PPN terutang wajib dipungut dan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan SSP oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan PPN JLN paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

SSP tersebut diisi dengan ketentuan pada kolom “Nama WP” dan “Alamat WP” diisi nama dan alamat wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan) yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP ke dalam Daerah Pabean. Kemudian pada kolom “NPWP” diisi dengan angka 0 (nol), kecuali kode KPP diisi dengan kode KPP dari pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP.

Selain itu, pada kotak “Wajib Pajak/Penyetor”, diisi nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP. Dan yang terakhir, pada kolom Masa Pajak pada SSP diisi dengan Masa Pajak saat terutangnya pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), PPN yang telah disetor dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan terutangnya pajak dan dapat dilaporkan pada masa pajak berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. SPT Masa PPN tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean.

Wajib pajak yang bukan PKP, wajib melaporkan PPN yang telah disetor dengan mempergunakan lembar ketiga SSP ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

Mengingat saat ini pembayaran sudah menggunakan e-billing, menurut hemat penulis, pelaporan bagi orang pribadi atau badan cukup dengan surat tersendiri yang melampirkan salinan setoran atas PPN JLN yang telah dibayar.

Wajib pajak yang terlambat melakukan penyetoran PPN JLN dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. PPN JLN yang terlambat disetor tersebut tetap dapat dikreditkan pada Masa Pajak saat terutangnya PPN atau pada Masa Pajak yang tidak sama, sesuai dengan ketentuan pengkreditan Pajak Masukan yang berlaku.

Contoh Penghitungan

PT A (NPWP 01.234.567.8-011.000) sebagai PKP yang bergerak di bidang industri perlengkapan olahraga akan menggunakan desain model sepatu yang diperoleh dari B Ltd. yang berasal dari Amerika Serikat. Pada tanggal 10 Januari 2023 ditandatangani kontrak dengan kesepakatan bahwa royalti yang akan dibayarkan kepada B Ltd. adalah sebesar US$5 per pasang sepatu yang diproduksi dan diekspor.

Pada tanggal 25 Februari 2023 sepatu yang didasarkan pada desain model sepatu dari B Ltd. mulai diproduksi. Pada tanggal 10 Mei 2023 dilakukan ekspor 40.000 pasang sepatu ke Eropa dengan total senilai US$4,000,000.00. Kemudian, pada tanggal 15 Juni 2023 PT A melakukan penyetoran PPN terutang atas pemanfaatan desain model sepatu terkait dengan ekspor pada tanggal 10 Mei 2023.

Berdasarkan ilustrasi di atas, saat terutangnya PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean berupa royalti adalah pada tanggal 10 Mei 2023 dengan penghitungan DPP sebesar US$5 x 40.000 = US$200,000.00.

Nilai kurs tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan untuk US$1 adalah Rp14.679,00. Dengan demikian, besarnya PPN terutang yang harus disetorkan paling lama pada tanggal 15 Juni 2023 adalah sebesar 11% x US$200,000.00 x Rp14.679,00 = Rp322.938.000,00.

Kemudian, terkait dengan pembuatan kode billing, pada kolom “Wajib Pajak/Penyetor” diisi PT A (NPWP 01.234.567.8-011.000), Kode Jenis Pajak yang dipilih adalah untuk setoran 411211-101 (BKP Tak Berwujud dari luar Daerah Pabean) Masa Pajak Mei 2023 dengan Subjek Pajak NPWP lain/non NPWP 00.000.000.0-011.000, Nama B Ltd., Alamat Amerika Serikat, dan jumlah setor Rp322.938.000,00.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.