Tiket Konser Coldplay Kena PPN?

Oleh: Angga Sukma Dhaniswara, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Jagat media sosial riuh rendah dengan rencana kedatangan grup band rok asal Inggris yang bernama Coldplay. Grup yang digawangi Chris Martin (vokalis), Jonny Buckland (gitaris), Guy Berryman (bassist), dan Will Champion (drummer) ini akan menggelar konser yang bertajuk "Music of the Spheres" di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 15 November 2023 mendatang.

Komposisi lirik lagunya yang menarik dengan lantunan nada indah dan aksen british yang kental memang terbukti membuat candu telinga para "Coldplayer" (sebutan penggemar Coldplay). Sontak saat grup band tersebut diumumkan akan manggung di Indonesia, para Coldplayer menyambutnya dengan penuh antusias.

Promotor pun resmi meluncurkan harga tiket pertunjukkannya, mulai dari Rp800 ribu untuk kategori termurah sampai dengan Rp11 juta untuk ultimate experience. Harga tersebut belum termasuk pajak dan biaya layanan. Hal ini seolah membuat banyak dompet sobat misqueen (yang berkantong pas-pasan) bergetar. Beragam meme pun menghujani lini masa media sosial. Mulai dari sindiran untuk menggunakan pinjaman online (pinjol) hingga yang nekat menyuarakan untuk menjual ginjal.

Namun, salah satu topik yang paling banyak disorot adalah terkait komponen pajak yang melekat pada harga jual tiket konser tersebut. Sejumlah warganet menilai bahwa pengenaan pajak yang besarnya mencapai 15% dirasakan terlalu memberatkan. Tak ayal beragam kritikan pun dialamatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Lantas tepatkah kritikan tersebut disematkan? Bagaimana pengaturan yang sebenarnya?

Pajak Pusat vs Pajak Daerah

Jika berbicara terkait dengan kewenangan pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Secara umum, pajak pusat merupakan pajak yang diambil untuk kepentingan yang lebih luas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan negara, dan lain sebagainya. Dengan spektrum yang luas tersebut, pajak pusat diharapkan menjadi tulang punggung utama dalam penerimaan negara. Adapun kewenangan pemungutannya berada di Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh pengenaan pajak pusat antara lain:

• Pajak Penghasilan (PPh)
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
• Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan minyak dan gas bumi, Sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, Sektor pertambangan mineral atau batubara, dan PBB sektor lainnya (PBB P5L); dan
• Bea Meterai

Sementara, pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pemungutan pajak daerah ini akan dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah setempat. Contoh pengenaan pajak daerah antara lain sebagai berikut.

Pajak Provinsi:

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Pajak Alat Berat (PAB)
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
• Pajak Air Permukaan (PAP)
• Pajak Rokok; dan
• Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Pajak Kabupaten/Kota:

• Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)
• Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTPB)
• Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
• Pajak Reklame
• Pajak Air Tanah
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
• Pajak Sarang Burung Walet
• Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
• Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Secara prinsip, pajak yang sudah dikenakan oleh pemerintah pusat tidak boleh lagi dikenakan oleh pemerintah daerah, begitupula sebaliknya, sehingga tidak ada pemajakan berganda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Kesenian dan Hiburan merupakan Pajak Daerah

Ditinjau dari karakteristiknya, konser Coldplay termasuk dalam kategori jasa kesenian dan hiburan.

Merujuk pada pasal 4A ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU PPN) ditegaskan bahwa jasa kesenian dan hiburan termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Artinya, pada posisi ini Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan pemungutan PPN karena bukan merupakan objek pajak yang menjadi kewenangannya.

Sementara itu, di dalam Pasal 50 huruf e dan Pasal 55 ayat 1 huruf b UU HKPD diatur bahwa jasa kesenian dan hiburan tergolong kategori objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, disebutkan bahwa tarif pajak untuk pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15%.

Dari ketentuan ini dapat ditarik benang merah bahwa pengenaan pajak 15% yang muncul di tiket konser Coldplay merupakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang kewenangan pemungutannya berada di ranah pemerintah daerah. Hal ini seakan menegaskan bahwa serangan warganet ke Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan pengenaan pajak di tiket konser musik adalah salah sasaran.

Terlepas dari itu, kita berharap bahwa pajak yang sudah dibayarkan oleh Coldplayer kepada pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebahagiaan, keceriaan, dan kecerahan warganya, layaknya lagu "Yellow" yang melegenda.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.