Skema Baru Pengajuan SKB Hibah

Oleh: Achmad Dwi Saputro, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Harta hibah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan salah satu jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker).

Bagi pemberi hibah, atas transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan ini dapat dikecualikan dari pembayaran dan/atau pemungutan PPh. Berikut merupakan pihak yang dimaksud dengan pemberi hibah.

Pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Kedua, wajib pajak badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Syarat yang wajib terpenuhi berikutnya adalah sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, kesederhanaan, dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak, diterbitkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2023 tentang Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Pembebasan dari Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, yang ditetapkan tanggal 15 Desember 2023.

Menilik aturan baru tersebut, syarat untuk mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) Hibah atas tanah dan/atau bangunan, yaitu:

Pertama, ihwal tempat pengajuan. Pemohon mengajukan permohonan untuk setiap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi yang bersangkutan bagi orang pribadi yang tidak wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), atau KPP Badan dan Orang Asing bagi orang pribadi atau badan yang bukan merupakan subjek pajak.

Kedua, terkait kewajiban pemohon yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Wajib pajak harus telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk dua tahun pajak terakhir dan/atau SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiga masa pajak terakhir yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, perihal tunggakan pajak pemohon. Wajib pajak diwajibkan untuk tidak mempunyai utang pajak untuk semua jenis pajak, atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Keempat, seputar kelengkapan permohonan. Surat permohonan dilampiri dengan salinan kartu keluarga, salinan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun yang bersangkutan, dan surat pernyataan hibah.

Terakhir, tentang saluran atau sarana permohonan. Permohonan SKB Hibah ini diajukan oleh wajib pajak secara langsung, melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, maupun secara online.

Panduan Mekanisme

Berikut adalah cara baru untuk mengajukan permohonan SKB Hibah secara daring, melalui laman djponline.pajak.go.id.

1.    Langkah pertama adalah login pada laman pajak.go.id menggunakan NPWP/NIK.

2.    Setelah berhasil login, silakan masuk ke menu Layanan, kemudian pilih Kotak Pilihan Permohonan Pemanfaatan Fasilitas dan Insentif.

3.    Selanjutnya, pada menu Permohonan pilih jenis fasilitas Lainnya-Permohonan SKB PPhTB. Catatan: PPhTB merupakan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

4.    Setelah memilih permohonan SKB PPhTB, sistem DJP akan melakukan validasi secara otomatis atas data Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

5.    Selanjutnya, silakan isikan identitas penerima hibah, data objek pajak yang dihibahkan, serta lampirkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan SKB Hibah. Kemudian, sila mengisi alasan pengajuan dengan memilih pilihan Pengalihan hibah.

6.    Langkah terakhir adalah melakukan checklist pernyataan lalu klik submit dan pemohon akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat.

Setelah permohonan diajukan, KPP akan melakukan penelitian dan memberikan keputusan apakah menerbitkan SKB atau surat penolakan hanya dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.

Tersedianya kanal daring ini, diharapkan akan mempermudah wajib pajak dalam mengajukan permohonan SKB Hibah, yang merupakan syarat agar pengalihan tanah dan/atau bangunan yang dilakukan melalui hibah dapat dikecualikan dari pembayaran atau pemungutan PPh. Dengan begitu, transaksi hibah yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi hibah (tidak perlu membayar PPhTB) dan penerima hibah (menerima hibah yang merupakan bukan objek pajak).

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.