Semangat Nasionalisme Dalam Repatriasi Aset

Oleh: Andi Candra, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Saat ini adalah momen terbaik bagi anda yang punya harta tapi belum dilaporkan dalam SPT. Melalui program tax amnesty yang sudah bergulir sejak Juli lalu, kran “bebas pajak” pun dibuka seluas-luasnya. Tak tanggung-tanggung fasilitas yang diberikan pemerintah ini, tidak diperiksa, tidak disidik. Wajib pajak cukup lapor harta sesuai dengan nilai wajarnya menurut prinsip self assestment, bayar uang tebusan dan langsung mendapat garansi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang Indonesia yang memiliki harta di Luar Negeri. Harta tersebut bisa saja belum dilaporkan di dalam SPT-nya. Bisa jadi, karena perolehan harta berasal dari unreported income, sehingga keberadaanya pun juga "disamarkan" untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kondisi seperti ini jamak kita ketahui. Sampai kapankah kondisi ini terus berlangsung? Penghasilannya tidak dilapor, demikian juga dengan perolehan asetnya. Untuk harta yang berasal dari luar negeri ada dua opsi tax amnesty yang bisa dipilih yaitu deklarasi dan repratriasi. Deklarasi harta berarti hanya sebatas melaporkannya dalam SPT. Berbeda halnya dengan rapatriasi yang mematok tarif uang tebusan lebih rendah. Dalam repatriasi, harta wajib pajak tidak saja dilaporkan tetapi juga membawanya pulang ke Indonesia. Topik utama repatriasi adalah nasionalisme. Repatriasi merupakan bukti konkrit perwujudan rasa nasionalisme dalam berbangsa dan bertanah air. Semangat yang terkandung dalam rapatriasi adalah semangat mencintai tanah air yang terasa mulai pudar sekarang ini. Penghasilan yang dicari di Indonesia seharusnya diinvestasikan kembali di Indonesia yang mudah-mudahan dapat mensejahterakan bangsa sendiri. Meski negara luar menambah "obat perangsang" imbal hasil untuk dana yang diparkir disana, tak elok rasanya jika keringat orang Indonesia justru dinikmati oleh orang asing. Klausul repatriasi dalam Tax Amnesty mewajibkan harta yang yang telah direpatriasi ditanamkan dalam bentuk investasi di Indonesia selama minimal 3 tahun. Bentuk-bentuk investasi juga telah dijelaskan oleh PMK-118/PMK.03/2016 antara lain: surat berharga negara, obligasi, investasi keuangan pada bank persepsi. Berinvestasi di dalam negeri tentu menjadi pertimbangan berikutnya. Pilihan ada di Wajib Pajak apakah memilih pasar uang, pasar modal maupun sektor riil. Kondisi perekonomian kita juga sebenarnya tidak kalah dari negara luar. Ketika dunia sedang mengalami perlambatan ekonomi global, kondisi pasar modal Indonesia mengalami anomali. Setelah fenomena brexit dan kocok ulang kabinet ternyata IHSG mencacat rekor tertingginya melanjutkan trend bullish hingga menyentuh level 5400. Dana asing pun tercatat mengalir dengan derasnya yang berimbas pada menguatnya rupiah dan tambahan cadangan devisa sebagaimana yang telah dirilis oleh BI baru-baru ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar Indonesia, sebenarnya sangat dinamis dan masih diminati oleh para pemodal. Instrumen investasi pasar uang tengah dirundung sentimen positif yang ditandai dengan menguatnya rupiah. Ada obligasi pemerintah maupun obligasi korporat yang memberikan imbal hasil lebih dari 7%. Sehingga banyak analis yang menyebut tahun ini sebagai tahunnya obligasi. Di bidang pasar modal, investasi pada emiten consumer goods dan infrastruktur diyakini memberikan hasil yang maksimal. Namun jika wajib pajak lebih memilih sektor riil, ini juga tak kalah bagusnya. Pemerintah sudah memangkas BI rate. Saat ini tengah dikaji penurunan LTV, pemberian uang muka 0% untuk kredit kendaraan bermotor. Plus saat ini ada kenaikan PTKP menjadi 54 juta setahun yang mendorong semakin banyaknya uang dibawa pulang untuk belanja dan konsumsi. Wajib Pajak tidak perlu memandang tax amnesty sebagai perangkap dan tidak perlu lama-lama lagi mengambil sikap wait and see. Mumpung tarifnya lebih rendah mari kita manfaatkan tax amnesty. Bagi wajib pajak perseorangan yang memiliki dana diluar negeri kondisi baik ini tentu bisa dikatakan sebagai angin segar. Mengapa?, cepat atau lambat dana luar negeri akan dibawa masuk ke Indonesia. Nah sekarang lah waktunya, mumpung ada tax amnesty! jika bukan sekarang kapan lagi!(*) *) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.