Santri dan Pajak

Oleh: Nirwan Antariksa, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Sekilas seperti tidak ada hubungannya dua kata tersebut, santri dan pajak. Bukan hidup di zaman now, kalau bilang tidak ada hubungannya. Bukan kah ada ungkapan dari seberang, tidak ada yang pasti di dunia selain kematian dan pajak. Artinya semua di dunia mesti terhubung dengan kematian dan pajak. Mikir…. (gimik Cak Lontong, baca sambil senyum ya…)

Bicara tentang santri memang tidak boleh terlalu serius. Dunia santri penuh keteraturan, kemandirian, kedispilinan, dan ketekunan dalam menimba ilmu di pondok pesantren (ponpes). Kebersamaan santri dalam menjalani aktifitas keseharian menimba ilmu selalu diwarnai canda tawa dan humor namun tetap menjunjung etika dan keshalihan. Mudahan saya tidak terlalu sok tahu tentang kehidupan santri, karena saya belum pernah “nyantri” atau mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren. Paling top, saya beberapa kali mengantar anak saya mengikuti Pesantren Kilat di sekolahnya sewaktu Ramadan.

Namun, sejak saya bertugas di KP2KP Martapura ibukota Kabupaten Banjar mendadak saya menjadi “merasa” sangat dekat dengan santri atau pesantren. Masyarakat wilayah kerja saya terkenal relijius. Kota Martapura dijuluki Serambi Mekah Borneo. Banyak terdapat pondok pesantren di Kabupaten Banjar, terbanyak konsentrasinya di Kota Martapura. Jumlah Ponpes lebih banyak daripada gabungan sekolah (SD/SMP/SMA) negeri dan swasta. Setiap pagi, siang dan sore atau mungkin setiap saat ada saja rombongan santri putra atau putri apakah naik sepeda, motor atau colt (angkot) melewati kantor saya. Pesantren Darussalam, pesantren tertua dengan 3000 santri di Martapura sejak Tahun 1914, sebagian asrama dan gedung belajar tidak dalam satu lokasi. Kantor saya terletak di antara asrama dan gedung belajar. Tetapi bukan karena sering dilewati santri-santri saya merasa dekat dengan dunia santri. Mikir lagi…. (tetap sambil senyum dong…)

Pembinaan ponpes di bawah Kementerian Agama, dengan Kandepag sebagai instansi vertikalnya. Dari Penjelasan Bapak Ahmad Syaufi, Kepala Seksi Pendidikan Dinniyah dan Ponpes Kandepag Kabupaten Banjar, awalnya Ponpes menyelenggarakan pendidikan dinniyah atau murni ilmu-ilmu keislaman. Sejak Tahun 2000-an, Berdasarkan regulasi Kementerian Agama maka ponpes-ponpes di banjar mulai menyelenggarakan kurikulum pendidikan umum Paket A (tingkat Ula/SD), Paket B (wustho/SMP) dan Paket C (Ulya/ SMA). Ponpes yang sudah menyelenggarakan pendidikan umum Paket A, B dan C tersebut mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari APBN melalui DIPA Kandepag Kabupaten.

Tahun 2018, ponpes se Kabupaten Banjar penerima BOS Paket A sebanyak 11 Ponpes dengan 677 santri, Paket C sebanyak 22 Ponpes dengan 3.248 santri. Dana BOS untuk siswa Paket A sebesar Rp800.000/santri/tahun, Paket B sebesar Rp1 juta/santri/tahun. Sedang untuk Paket C, mulai Tahun 2019 diberikan BOS. Selain BOS, Kandepag menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan sarana dan prasarana pesantren. Terdapat juga Dana APBD Kabupaten Banjar berupa hibah disalurkan ke ponpes-ponpes.

Ada kue APBN dan APBD yang disalurkan ke santri melalui ponpes. Ada APBN atau APBD mesti sangat terkait Pajak. Masih mikir lagi kah ? saya yakin tidak…. Karena bapak ibu yang membaca tulisan ini mesti sudah mengetahui hubungan santri dan pajak, saya saja yang mesti bertugas di Martapura dulu supaya jadi ngeh…  Better late never kata orang seberang lagi….

Tanpa ada kelindan dengan APBN/APBD, santri sangat punya hubungan dengan pajak. Para santri adalah calon pemimpin masa depan, yang setelah lulus pesantren kelak nanti akan berkiprah di masyarakat. Sebagian mungkin menjadi guru agama atau da’i. Sebagian yang lain akan menjadi usahawan, politisi, birokrat, karyawan, dan lain-lain. Bupati Kabupaten Banjar KH Khailulrahman sebelumnya adalah santri dan pemimpin Pondok Pesantren Darussalam. Banyak lagi pemimpin pemerintahan pusat dan daerah adalah santri lulusan pesantren.

Santri adalah calon wajib pajak di masa depan. Kesadaran santri atas kewajiban pajak sejak dini, akan menjadi modal besar bagi bangsa di masa depan khususnya pajak sebagai sumber penerimaan negara yang mandiri. Santri yang sadar pajak akan membantu kehumasan pajak untuk memahamkan kepada murid-murid dan orang-orang di lingkungannya akan kewajiban pajak sebagai warga Negara.

Dengan dibantu Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Banjar, kami bisa berkomunikasi ke pesantren. KP2KP Martapura melaksanakan tiga kali acara Tax Goes To School (TGTS) ke pondok pesantren untuk santri Paket C. TGTS pertama tanggal 2 Agustus 2018 dilaksanakan dengan 60 santri putra Paket C Pesantren Darussalam. Sebelumnya kami silaturahim ke Pengasuh Ponpes Darussalam KH Zainuddin, yang mendukung acara TGTS dan memahami penjelasan tentang pajak sebagai sumber utama APBN dan APBD melalui Dana Transfer. Edukasi pajak dengan diselingi lomba rebana antar kelompok santri bertema pajak antusias diikuti santri-santri peserta.

TGTS kedua tanggal 16 Agustus 2018 dilaksanakan Ponpes Modern Darul Hijrah Putri. Enam puluh santri  dalam 6 kelompok menyimak materi edukasi pajak dan “heboh” berlomba seni Madihin khas Banjar bertema pajak. Kami sampai takjub melihat seru nya santri-santri putri meneriakkan yel-yel penyemangat mereka dan slogan Pajak Kita Untuk Kita.

TGTS Ketiga tanggal 6 September 2018 dilaksanakan di Ponpes Modern Darul Hijrah Putra. Kembali 60 santri putra terbagi 6 kelompok berlomba menyajikan materi iklan pajak yang paling menarik dan edukatif. Sangat exciting bagaimana kelompok santri membuat materi iklan NPWP, Bayar Pajak mudah, Manfaat Pajak dan lain-lain dengan menarik. Sesi Tanya jawab pajak saya selaku narasumber dihujani pertanyaan-pertanyaan yang cukup bermutu tentang pajak.

Kami melaksanakan sosialisasi pajak bekerja sama dengan Kandepag Kabupaten Banjar tanggal 10 Oktober 2018 ke seluruh Bendahara Ponpes penerima BOS. Kegiatan inklusi Pajak Bertutur, kami merencanakan di Pesantren Syeh Muhammad Arsyad Al Banjari, pesantren tertua kedua setelah Darussalam. Ponpes Syeh Muhammad Arsyad Al-Banjari baru saja milad ke-90 di bulan Oktober 2018.

TGTS dan kegiatan ke ponpes dan santri-santri itu yang membuat saya merasa dekat ke dunia pesantren. Kita harus bisa merebut hati santri-santri. Mereka adalah generasi muda yang haus ilmu, mandiri sejak dini, agen perubahan, peduli agama, dan negaranya. Saya kira demikian juga kepada pelajar sekolah umum.

Saya membayangkan bagaimana DJP bisa lebih intensif melakukan edukasi atau inklusi pajak ke pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah dipadu dengan materi pajak efektif masuk kurikulum pendidikan SD sampai Perguruan Tinggi, sangat mungkin kita mendapatkan generasi muda yang sadar pajak. Santri yang sadar pajak dan kelak menjadi wajib pajak yang patuh.

Dengan momentum hari santri, harapan kita untuk para santri Indonesia menjadi generasi muda yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. 

Selamat Hari Santri 22 Oktober 2018

Bersama Santri Damailah Negeri. (*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.