Rishi, Krisis, dan Boikot Pajak

Oleh: Anandita Budi Suryana, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Kekeliruan mengambil kebijakan pemotongan pajak bisa menyebabkan kehilangan jabatan dan krisis di pemerintahan. Perdana Menteri Inggris, Liz Truss merasakan akibatnya pada September 2022 lalu.

Liz Truss terpaksa mundur karena nilai kurs mata poundsterling turun drastis dan penurunan indeks bursa saham. Rating obligasi atau surat utang Pemerintah Inggris turun tajam yang membuat kreditur utang minta kenaikan bunga obligasi. Publik Inggris geram dengan rencana tiba-tiba Liz menurunkan pajak semata demi menggenjot investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan publik Inggris dan pemegang obligasi lalu mengemuka. Ketika terjadi penurunan penerimaan pajak, lalu darimana Inggris membiayai layanan publik dan bantuan sosial karena krisis pangan dan bahan bakar?

Liz menjawab defisit anggaran dibiayai dengan utang. Jawaban ini menimbulkan keraguan karena nilai utang Inggris akan meningkat sehingga memicu kenaikan bunga pinjaman. Kurs mata uang pounds terhadap euro dan dolar Amerika Serikat jatuh pada level terendah. Tidak mau berlama-lama, Inggris mengangkat seorang imigran dan mantan Menteri Keuangan, Rishi Sunak yang dipandang lebih konservatif, untuk menggantikan Liz Truss. Rishi lebih ingin memacu pertumbuhan ekonomi kreatif, mengurangi inflasi, dan mengurangi utang pemerintah. Jika semuanya berhasil, maka pemotongan pajak yang diidamkan Truss, akan berhasil.

APBN

Dari mana uang untuk memperbaiki jalan raya yang rusak atau pembangunan rumah warga dan jembatan yang lenyap karena erupsi gunung berapi? Betul, tentu saja dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Maksud pertanyaan di atas, bagaimana proses detailnya dilakukan oleh pemerintah. Secara umum prosesnya ada tiga tahap: perencanaan, pendanaan, dan transfer dana.

Pertama, pemerintah menetapkan rencana jalan dan jembatan di awal tahun. Apakah langsung dibangun? Tidak, perlu ada sumber pendanaan untuk membayar tukang dan bahan bangunan. Porsi pendanaan APBN 70 persennya berasal dari pajak sehingga perlu administrasi penarikan pajak.

Kedua, pemungutan pajak. Misalnya perusahaan mendapat laba usaha. Dari laba ini harus disetor pajak ke negara. Apakah setoran ke kantor pajak? Tidak ada setoran pajak ke kantor pajak karena semua setoran pajak melalui bank atau kantor pos. Uang ini pada hari yang sama dikirimkan oleh bank dan kantor pos ke bendahara negara di Kementerian Keuangan.

Ketiga, transfer dana pembangunan. Setelah dana terkumpul, bendahara negara mentransfer uang pajak ke kementerian terkait untuk pembangunan jalan, jembatan, hunian, dan lainnya.

Transfer uang pajak juga ke pemerintah daerah untuk gaji ASN, biaya BPJS rakyat miskin, biaya operasional sekolah, dana desa, dan pembangunan lainnya. Program bantuan sosial tunai ke masyarakat miskin berasal dari uang pajak. Intinya semua pemanfaatan pajak dilakukan sesuai APBN dan APBD.

Menilik tiga tahap di atas, maka peran kantor pajak lebih ke edukasi dan pengawasan kewajiban pajak, serta penegakan hukum jika ada wajib pajak yang tidak membayar sesuai ketentuan.

Boikot Tidak Perlu

Kasus dugaan penganiayaan oleh anak dari mantan pegawai pajak, menimbulkan ajakan boikot bayar pajak. Boikot sebagai protes masyarakat yang (masih) menganggap uang pajak dicuri oleh pegawai pajak untuk membeli rumah dan mobil mewah. Merujuk proses pembayaran pajak, keamanan uang pajak terjamin karena uang pajak masyarakat tersimpan di bank dan masuk kas negara.

Kekecewaan atas profil harta jumbo ASN, bisa menggerus kredibilitas aparat pengumpul pajak. Tidak bisa dimungkiri, seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan, kasus ini mengeliminasi kinerja aparat yang bekerja sesuai aturan berlaku.

Kontrol sosial sebenarnya sudah berjalan. Adanya LHKPN sebagai laporan harta kekayaan penyelenggara negara, memberi ruang masyarakat untuk melaporkan harta aparat pajak. Kontrol sosial, seperti halnya pers, menjadi pilar penting akuntabilitas kinerja aparat pajak.

Imbauan boikot tidak bayar pajak tidak akan membantu perbaikan apa pun. Pelayanan sosial seperti BOS (biaya operasional sekolah), bantuan tunai, perbaikan jalan, pembayaran utang karena biaya Covid-19, subsisi elpiji, listrik, dan sebagainya, akan terganggu jika tidak ada pajak.

Tentu pengalaman Inggris era Liz Truss telah menjadi pelajaran berharga bagi kabinet Rishi Sunak. Rishi menyatakan bahwa masyarakat Inggris sudah tahu alasan mengapa Rishi tidak boleh memotong pajak. Indonesia pun demikian. Peran penting pajak untuk menjaga level layanan pemerintah agar tidak terjadi krisis lainnya. Dan, ajakan boikot bayar pajak sama sekali tidak membantu kondisi Indonesia saat ini.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja

.