Pesan Paman Ben dan Masa Depan Pajak

Oleh: Teddy Ferdian, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Disadari atau tidak, pembicaraan terkait isu perpajakan selalu menjadi hal yang menarik. Tidak hanya ihwal teknis dan aturan perpajakan yang menarik untuk dibahas, hal-hal lain terkait serba-serbi pajak juga menjadi magnet perhatian bagi masyarakat. Penghasilan pegawai pajak, kasus korupsi oknum pegawai pajak, dan pemanfaatan uang pajak adalah beberapa contohnya.

Respon masyarakat yang sedemikian besar atas isu seksi terkait perpajakan seperti membuktikan bahwa setidaknya ada dua hal yang diyakini oleh masyarakat mengenai otoritas perpajakan di Indonesia.

Pertama, masyarakat merasa sangat terikat dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan di Indonesia. Sudah banyaknya sosialisasi dan informasi dari pemerintah terkait penggunaan uang pajak untuk pembangunan, menjadikan masyarakat dengan mudahnya untuk reaktif jika uang pajak yang mereka bayarkan tidak dirasakan manfaatnya. Apalagi jika sampai diselewengkan oleh oknum petugas. Kecurigaan bisa saja muncul bahwa boleh jadi ada penyelewengan yang dilakukan petugas pajak untuk memperkaya diri sendiri.

Kedua, masyarakat boleh jadi menyadari bahwa otoritas perpajakan di Indonesia memiliki power sebagai institusi pengumpul penerimaan negara. Power ini yang dapat dipandang rentan disalahgunakan oleh oknum petugas yang tidak bertanggung jawab. Dan ketika ada kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan oknum pegawai pajak terkuak, maka sindiran dan cemoohan akan dengan mudahnya mengemuka.

Parahnya, masyarakat seolah menyamaratakan kelakuan satu oknum dengan lebih dari 45 ribu petugas pajak. Hal yang jika dibiarkan sangat mungkin berpengaruh pada ketidakpercayaan masyarakat kepada otoritas perpajakan. Tantangan besar pun kini harus dihadapi oleh otoritas perpajakan di Indonesai untuk tetap memberikan effort optimal dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Penerimaan perpajakan mendominasi sumber pendapatan negara berdasarkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Jika boleh diambil kesimpulan singkat, kelangsungan negara ini boleh jadi sangat bergantung dengan kinerja otoritas perpajakannya.

Dengan besarnya harapan yang ditumpukan pada otoritas perpajakan, tidak salah jika banyak yang beranggapan bahwa otoritas perpajakan di Indonesia memiliki power dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Boleh jadi hal ini benar, terlebih untuk lingkup tugas yang berhubungan langsung dengan pengumpulan penerimaan negara, seperti pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum.

Power yang dimiliki menjadikan posisi otoritas perpajakan selalu dalam perhatian. Sedikit saja terpeleset, maka reaksi yang sangat besar dari masyarakat harus siap dihadapi.

Berbicara tentang power, ada satu pesan dari Ben Parker, paman dari Peter Parker (Spiderman). "With great power comes great responsibility." Artinya, kekuatan besar akan diikuti oleh tanggung jawab yang juga besar. Fakta bahwa bukan Paman Ben yang memperkenalkan kalimat fenomenal ini memang tidak terbantahkan. Adalah J. Hector Fezandie yang pertama kali mencetuskan kalimat ini pada tahun 1894. Namun, kalimat ini justru lebih melekat pada sosok Paman Ben.

Jika diselisik lebih mendalam, power sebagaimana pesan dari Paman Ben ini, bisa dihubungkan dengan dua hal dalam kaitannya dengan perpajakan. Pertama adalah pandangan dari sisi wajib pajak. Dengan memiliki power yang semakin besar, maka wajib pajak memiliki tanggung jawab yang semakin besar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Contoh nyata adalah kenaikan lapisan tarif tertinggi untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Rp5 miliar setahun. Ini sebenarnya sangat masuk akal. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak, maka sangat wajar jika pajak yang harus dibayarkan juga semakin besar. Dan ini berlaku untuk seluruh wajib pajak tanpa terkecuali.

Kedua, power institusi perpajakan. Dengan semakin besarnya target penerimaan negara setiap tahunnya, institusi perpajakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan tentunya dituntut untuk terus mengoptimalkan upaya pengumpulan penerimaan negara. Power dari otoritas perpajakan semakin terlihat dengan banyaknya data dan informasi terkait potensi perpajakan yang bisa dikumpulkan.

Kerja sama berupa pertukaran data dilakukan dengan pihak eksternal dan internal. Saat ini sudah semakin banyak instansi yang berkerja sama dengan DJP terkait pertukaran data. Pertukaran data ini bahkan juga dilakukan dengan negara lain. Hal ini dilakukan DJP untuk lebih mengoptimalkan upaya pencapaian target penerimaan negara.

Penyuksesan program Single Identity Number (SIN) terkait perpajakan terus dilakukan. Di tahun 2023, pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digalakkan. Nantinya, penggunaan NIK sebagai identitas wajib pajak diyakini akan semakin memudahkan wajib pajak dalam memperoleh pelayanan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Bagi otoritas perpajakan, hal ini memudahkan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak serta memudahkan sinergi data dengan pihak lain.

Pembenahan di internal otoritas perpajakan terus diupayakan. Saat ini, pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan sedang dilakukan. Nantinya, pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak akan semakin dipermudah. Harapannya adalah kepatuhan pajak sukarela akan semakin tinggi.

Sistem yang digunakan oleh petugas pajak akan lebih terintegrasi sehingga memudahkan penyelesaian pekerjaan. Otomasi data dan informasi diharapkan semakin meningkatkan kualitas pemanfaatan data dan informasi yang ada. Data-data dan informasi perpajakan yang semakin valid memudahkan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum kepada wajib pajak.

Kondisi ideal perpajakan ini sangat mungkin untuk terwujud. Namun, sinergi antara seluruh pihak mutlak diperlukan. Tidak hanya pemerintah, pihak swasta dan masyarakat juga harus terlibat. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan tetap harus dilakukan.

Power yang dimiliki oleh otoritas perpajakan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah amanat seluruh masyarakat. Pesan Paman Ben harus selalu diingat oleh seluruh petugas pajak. Tanggung jawab besar siap diemban. Tugas mulia untuk negara harus ditunaikan. Demi masa depan pajak yang semakin kuat.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.