Patuh Pajak dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Oleh: Teddy Ferdian, pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Bangsa Indonesia baru saja memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kemarin (1/10). Ia telah diperingati sejak tahun 1966. Hari ini yang awalnya hanya diperingati di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat pada tahun 1966, menjadi diperingati secara nasional setelah terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 153 Tahun 1967.
Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai simbol kedudukan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan pandangan hidup yang mempersatukan bangsa dan rakyat Indonesia. Catatan sejarah kelam bangsa pernah dialami dengan gugurnya jenderal dan anggota TNI AD dalam peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI) yang ingin mengganti ideologi bangsa. Namun, nyatanya Pancasila dapat terus tegak berdiri sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sampai saat ini.
Nilai-nilai Pancasila yang terus dilestarikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kelima nilai ini disarikan dalam Pancasila. Implementasi dalam kelima nilai tersebut juga banyak dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan di kehidupan bermasyarakat.
Toleransi beragama merupakan pelaksanaan sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Saling menghormati menjadi perwujudan sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Rasa nasionalisme dan semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi implementasi sila ketiga, "Persatuan Indonesia". Musyawarah dan gotong royong merupakan penjelmaan sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Dan menolong orang lain yang membutuhkan adalah pengamalan sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
Dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata ada satu hal yang sangat diperlukan oleh negara dan menunjang pembangunan nasional untuk kemakmuran bangsa. Dan hal tersebut sangat berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila. Hal tersebut adalah pemenuhan kewajiban perpajakan.
Sekilas, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dapat dikatakan berkaitan dengan sila kelima. Pajak yang digunakan untuk pembangunan menjadi wujud kontribusi masyarakat dalam membantu orang lain mendapatkan manfaat dan menikmati fasilitas yang disediakan negara. Pemungutannya yang berdasarkan kemampuan dan tingkat penghasilan yang diterima masyarakat atau wajib pajak menjadi bentuk keadilan bahwa semakin tinggi penghasilan yang diterima, maka kian besar pula pajak yang harus dibayar. Nilai keadilan ini yang melekat pada pemungutan pajak yang ada di Indonesia.
Namun, ternyata pajak tidak hanya terkait dengan sila kelima Pancasila. Sila-sila lain mencerminkan nilai-nilai yang juga terkait dengan pajak dan kepatuhan pemenuhan kewajibannya. Hal ini yang penting disadari oleh seluruh masyarakat untuk mewujudkan kesadaran pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sila pertama Pancasila mengajarkan setiap pemeluk agama untuk bersyukur atas rezeki dan nikmat yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu bentuk rasa syukur adalah dengan menyisihkan sebagian dari rezeki untuk membantu orang lain. Salah satu yang dapat dilakukan terkait hal ini adalah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan membayar pajak, masyarakat ikut andil dalam upaya negara untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dari uang pajak yang dikumpulkan ini, negara dapat membantu warga yang membutuhkan melalui pelaksanaan program-program sosial, seperti program jaminan kesehatan nasional, bantuan sosial untuk rakyat, bantuan pendidikan, dan program keluarga harapan.
Sila kedua menitikberatkan pada rasa saling menghormati sesama manusia. Manusia yang adil dan beradab adalah mereka yang memiliki budi pekerti, perilaku, dan akhlak yang baik dengan sesama manusia. Perwujudannya adalah ketika manusia dapat membantu orang lain. Ini sebenarnya yang menjadi salah satu tujuan pemungutan pajak, yaitu agar masyarakat yang membutuhkan dapat menikmati fasilitas dan bantuan yang disediakan dan diberikan oleh negara. Pembayaran pajak secara tidak langsung merupakan wujud pemberian bantuan dari masyarakat agar seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati hasil pembangunan di negeri ini.
Sila ketiga merupakan perwujudan nilai persatuan. Kesadaran untuk membayar pajak merupakan penjelmaan rasa nasionalisme masyarakat sebagai bangsa Indonesia. Membayar pajak merupakan wujud kepedulian bangsa dalam membangun negara. Ada pengorbanan dalam implementasinya. Pengorbanan dalam menyisihkan sebagian harta dalam mendukung pembangunan bangsa dan menyejahterakan rakyat melalui kesadaran pembayaran pajak. Ini merupakan wujud rasa cinta kepada tanah air.
Sila keempat menekankan pada semangat gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat ini yang juga dapat dilihat dari pemenuhan kewajiban pajak yang dilaksanakan wajib pajak. Masyarakat atau wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan kemampuan berdasarkan penghasilan yang memang mereka terima, Jika pembayaran pajak hanya dilakukan oleh satu orang, maka pembangunan nasional tidak akan terwujud. Namun, ketika pemenuhan kewajiban pajak dilaksanakan oleh seluruh wajib pajak, maka pembangunan nasional dapat berjalan. Seluruh warga negara dapat menikmati hasil pembangunan. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat dapat terwujud.
Ideologi Pancasila tidak perlu menjadi hal yang diperdebatkan. Justru nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan dalam diri seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang menjadi salah satu perwujudan nilai-nilai tersebut menjadi hal yang perlu dan harus disadari oleh seluruh warga Negara. Kesadaran pajak ini menjadi awal tumbuhnya rasa memiliki negara dan kepedulian sebagai bangsa. Tetap awasi penggunaannya agar pajak semakin kuat untuk mewujudkan Indonesia yang maju.
*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 1637 kali dilihat