Pajak dan Tercapainya Keseimbangan Primer APBN Tahun 2023

Oleh: I Gede Suryantara, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Di awal tahun 2024, para juru pena mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan mencatatkan surplus keseimbangan primer dalam APBN tahun 2023 sebesar Rp92,2 triliun. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang menggembirakan. Pencapaian ini merupakan catatan fenomenal dalam 12 tahun terakhir. Surplus keseimbangan primer terakhir diperoleh pada tahun 2011. Kinerja APBN 2023 dinilai mumpuni karena dapat menunjang perekonomian domestik di tengah ancaman kelesuan ekonomi dunia.

Sepanjang tahun 2023, berbagai tantangan dihadapi dalam menjaga kestabilan ekonomi. Tahun politik sudah dimulai dalam tahun 2023 yang tentunya dapat memengaruhi arah ekonomi masyarakat. Konflik geopolitik juga memberikan dampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Perang antara Rusia dan Ukraina dan konflik di Timur Tengah, tentu akan memberikan dampak yang cukup mengkhawatirkan. Belum lagi perubahan iklim seperti El-Nino yang dapat memengaruhi suplai kebutuhan pangan.

Berbagai hal tersebut, tentu disadari menjadi pertimbangan dalam perhitungan asumsi APBN tahun 2023. Pemerintah tentu berupaya keras untuk menjaga kestabilan ekonomi agar dapat menjaga pertumbuhan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini memerlukan dukungan dengan berbagai cara agar dapat mewujudkan keseimbangan finansial.

Keseimbangan Primer

Dari berbagai literatur yang ada, keseimbangan primer didefinisikan sebagai seluruh pendapatan negara dikurangi pengeluaran (belanja) negara, selain pembayaran bunga utang. Mengacu pada penjelasan tersebut, jika pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka terjadi surplus atau dimaknai keseimbangan primer menjadi positif. Begitu juga jika sebaliknya yang terjadi maka keseimbangan primer akan negatif.

Secara mendasar adanya keseimbangan primer akan membuat pemerintah mampu membayar pokok dan bunga utang. Jika pemerintah mencatatkan keseimbangan primer positif, maka pemerintah dapat menggunakan surplus pendapatan negara untuk membayar seluruh atau sebagian pokok dan bunga utang. Upaya pencapaian keseimbangan primer yang positif diwujudkan dengan meningkatkan penerimaan negara atau menekan belanja untuk mencapai efisiensi anggaran.

Keseimbangan primer ini tidak lepas dari pergerakan ekonomi setiap triwulan pada tahun 2023. Mengutip laman kemenkeu.go.id, meskipun situasi ekonomi global yang melambat dan penuh ketidakpastian, perekonomian Indonesia diyakini tetap tumbuh kuat dan stabil. Perekonomian Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,04% (year on year) pada triwulan IV tahun 2023 dan rata-rata 5,05% untuk keseluruhan tahun 2023. APBN berperan sebagai penyerap guncangan ekonomi yang krusial dalam menjaga daya beli masyarakat.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat sebagai pendukung utama perekonomian, rata-rata tumbuh 4,82% sepanjang tahun 2023. Kestabilan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga konsumsi masyarakat. Konsumsi pemerintah juga turut menunjang pertumbuhan ekonomi. Besarnya konsumsi pemerintah sepanjang tahun 2023 tumbuh sebesar 2,95%.

Dari sisi produksi, kontribusi terbesar dari pertumbuhan berturut-turut adalah sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, serta pertambangan. Sektor manufaktur sangat berperan menopang sisi produksi di mana terjadi pertumbuhan 4,64% sepanjang tahun 2023. Hal ini ditopang dari permintaan domestik maupun global yang masih kuat atas produk eskpor Indonesia, terutama pada produk industri logam dasar, barang logam, dan alat angkutan. Sejalan dengan sektor manufaktor, sektor perdagangan juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,85%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh salah satunya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik.

Dari sektor pertanian, kendati ada fenomena El-Nino, pertanian tumbuh sebesar 1,30%.  Sementara itu, sektor pertambangan juga mengalami pertumbuhan 6,12%. Penopang pertumbuhan didukung antara lain dari sub-sektor pertambangan bijih logam seiring permintaan atas olahan nikel.

Peran Pajak

Kontribusi berbagai sisi tersebut mampu mendorong realisasi APBN tahun 2023 melebihi yang direncanakan. Secara singkat, APBN tahun 2023 mencapai target sebesar 112,6% atau Rp2.774,3 triliun. Selain itu mengacu pada target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, target tercapai sebesar 105,2%.

Salah satu penopang terbesar pencapaian target adalah dari sektor perpajakan dengan nilai Rp2.155,4 triliun, yang secara keseluruhan tumbuh 5,9%. Pertumbuhan penerimaan perpajakan ini terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi dan reformasi perpajakan. Sebagai catatan tambahan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi yang mengemban tugas merealisasikan penerimaan dari sektor pajak, telah melebihi target sebesar Rp1.869,2 triliun. Rasio pajak juga mampu dijaga di atas 8%. Reformasi pajak yang dijalankan oleh DJP sejak beberapa tahun sebelumnya, menjadi salah satu pendukung untuk meningkatkan rasio pajak dan menumbuhkan penerimaan pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penerbitan berbagai kebijakan untuk perluasan basis pajak dan pemanfaatan data secara sistemik menjadi salah satu strategi optimalisasi penerimaan pajak. Di samping itu, DJP juga sudah siap menerapkan sistem inti administrasi perpajakan yang akan menjadi sistem terintegrasi untuk memudahkan baik DJP maupun wajib pajak terkait penggalian potensi dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Ke depan, melalui penguatan penerimaan, salah satunya dari sektor pajak, keseimbangan primer yang positif dapat mewujudkan kondisi APBN yang sehat. Melalui pengelolaan fiskal yang kredibel dan transparan maka APBN akan semakin sehat. Di tengah permasalahan ekonomi regional dan global, ditambah ancaman kondisi geopolitik yang masih memanas, perekonomian Indonesia masih menggambarkan kondisi yang menggembirakan. Kondisi ini menjadi bekal harapan yang optimis untuk menghadapi tahun 2024 --tahun yang mana diramalkan masih menghadapi suhu politik yang makin meningkat dan kondisi global yang masih belum stabil.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.