Pajak dan Kebangkitan Nasional

Oleh: Didik Musthafa, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

"Hari Kebangkitan Nasional bukanlah hanya sebuah momen peringatan, namun juga sebuah panggilan untuk kita bangkit dari keterpurukan dan memperkuat semangat nasionalisme." Ir. H. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

Setiap 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebagai momen bersejarah bangsa Indonesia dalam menumbuhkan semangat nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan. Saat ini, Hari Kebangkitan Nasional adalah saat yang tepat untuk mengenang dan menghargai seluruh perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Para pahlawan dan pejuang adalah inspirasi bagi seluruh rakyat dalam memahami arti dari keberanian dan semangat pantang menyerah.

Bangsa Indonesia berjuang dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia dan saat ini kita sebagai penerus bangsa sudah semestinya mengisi kemerdekaan dengan ikut berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian negara tercinta Indonesia. Salah satu kontribusi kita sebagai Warga Negara Indonesia adalah membayar pajak. Keterlibatan dalam membayar pajak merupakan wujud dari rasa bela negara untuk memberikan kontribusi dan manfaat secara tidak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai upaya bela negara yaitu ketentuan Pasal 27 ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,” dan Pasal 30 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa membayar pajak sebagai bentuk bela negara. Oleh karena itu, dengan melihat aturan tersebut setiap warga negara memiliki kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari jiwa nasionalisme untuk membela negara.

Tahukah Kawan Pajak? Sebenarnya setiap warga negara sudah ikut membayar pajak secara tidak langsung tanpa disadari, yaitu pada saat melakukan pembelian barang-barang yang termasuk Barang Kena Pajak (BKP) ataupun menggunakan jasa yang termasuk Jasa Kena Pajak (JKP) di mana dalam proses pembayarannya terdapat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 11% atas transaksi tersebut.

Selain PPN, setiap warga negara yang bekerja dan berpenghasilan juga dikenakan pajak penghasilan (PPh). Secara umum perhitungan tarif PPh menggunakan tarif progresif yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) dengan menerapkan beberapa lapisan tarif pajak penghasilan sebagai berikut:

1. Penghasilan Rp0 Sampai dengan Rp60.000.000 dengan tarif 5%;
2. Di atas Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000 tarifnya 15%;
3. Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 tarifnya 25% ;
4. Di atas Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 tarifnya 30%; dan
5. Di atas Rp5.000.000.000 tarifnya 35%.

Saat melakukan penghitungan atas penghasilan yang dikenakan pajak pemerintah juga telah menetapkan batasan penghasilan yang dikenakan pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang digunakan sebagai pengurang atas penghasilan bruto, Adapun besaran tarif PTKP masih mengacu pada tarif yang berlaku sejak 2016 yaitu sebesar Rp54 juta. Jika wajib pajak sudah kawin/menikah, terdapat tambahan senilai Rp4,5 juta. begitu juga jika wajib pajak memiliki tambahan tanggungan untuk setiap anggota keluarga sedarah, dikenai tambahan senilai Rp4,5 juta. Berikut ini tarif PTKP mengacu pada aturan tersebut:

1. Tidak Kawin dengan tidak ada tanggungan (TK/0) PTKP sebesar Rp54.000.000,-;
2. Kawin dengan tidak ada tanggungan (K/0) dan Tidak Kawin dengan satu tanggungan (TK/1) PTKP sebesar Rp58.500.000,-;
3. Kawin dengan satu tanggungan (K/1) dan Tidak Kawin dengan dua tanggungan (TK/2) PTKP sebesar Rp63.000.000,-;
4. Kawin dengan dua tanggungan (K/2) dan Tidak Kawin dengan tiga tanggungan (TK/3) PTKP sebesar Rp67.500.000,-; dan
5. Kawin dengan tiga tanggungan (K/3) PTKP sebesar Rp72.000.000.

Penerapan penghitungan tersebut telah menerapkan asas keadilan terhadap warga negara Indonesia yang mana penghasilan yang kecil dikenakan tarif pajak yang kecil dan yang berpenghasilan besar dikenakan tarif pajak yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk dapat membangun Indonesia dengan bergotong royong, bersama-sama, dan bersatu dalam pembangunan Indonesia.

Kebangkitan negara kita Indonesia bukan bergantung pada pemerintah, namun kebangkitannya terletak pada kita semua sebagai individu dan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Setiap upaya kecil yang dilakukan, setiap kontribusi yang diberikan, pasti semuanya memiliki dampak yang besar bagi kebangkitan negara ini.

Hari Kebangkitan Nasional adalah pengingat bagi kita semua. Mari bersatu, berjuang, dan bekerja sama dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Karena setiap kebaikan yang kita berikan hari ini akan sangat bermakna bagi penerus bangsa ini.

Selamat Hari Kebangkitan Nasional! Mari bangkit bersama untuk Indonesia sejahtera!

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.