Padankan NIK-NPWP Tanpa Takut Kehujanan

Oleh: Sandra Puspita, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

“Tik-tik-tik, bunyi hujan di atas genting,

airnya turun tidak terkira…”

Nampaknya sepenggal lagu masa kecil ini sangat cocok menggambarkan cuaca beberapa kota di Indonesia akhir-akhir ini, ya, #KawanPajak. Memasuki bulan Januari 2024 ini, curah hujan di Indonesia mulai mengalami peningkatan daripada bulan-bulan sebelumnya. Tidak hanya itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia menyatakan bahwa puncak musim hujan 2023/2024 di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2024.

Curah hujan yang semakin meningkat dan tidak menentu akan memengaruhi aktivitas dan mobilitas kita. Apalagi jika hujan dengan intensitas tinggi terjadi sepanjang hari. Tentu kita akan memutar otak bagaimana cara mengatur ulang jadwal yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Belum lagi jika KawanPajak lebih banyak menghabiskan waktu atau pekerjaan di luar ruangan, tentu cuaca hujan tidak menentu berdampak banyak pada aktivitas kita.

Mendengar kabar tersebut, #KawanPajak sudah menyiapkan apa saja untuk mengantisipasi puncak musim hujan, nih? Jas hujan? Payung? Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu hati-hati kalau sudah musim hujan, ya, KawanPajak. Bagi kamu yang sering berkendara atau pengguna transportasi umum juga jaga barang bawaanmu supaya tidak kebasahan karena hujan. Apalagi dokumen pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) sampai bukti potong dari pemberi kerja, ya. Sekadar mengingatkan, boleh kan?

Implementasi Single Identity Number

KawanPajak tentu sudah tidak asing lagi dengan program pemerintah di bidang fiskal berupa pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diatur lebih lanjut pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Daerah.

Pemberlakuan kebijakan ini merupakan salah satu sarana yang dirancang oleh pemerintah untuk mendukung perwujudan adminisrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi Wajib Pajak. Melalui kebijakan ini juga, pelaksanaan kewajiban perpajakan diharapkan dapat lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum. Kebijakan ini sudah mulai digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 14 Juli 2022 lalu dan masih terus berlangsung hingga sekarang.

Pemadanan NIK-NPWP yang tengah gencar diperbincangkan ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah, khususnya DJP dalam menerapkan konsep single identity number (SIN) dengan mengintegrasikan nomor identitas tunggal masyarakat dalam melakukan proses sinkronisasi, validasi hingga verifikasi data untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kebijakan di bidang perpajakan ini sebenarnya merupakan buah dari kebijakan pemerintah di bidang reformasi birokrasi, Satu Data Indonesia (SDI) yang diluncurkan tahun 2022 lalu. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang mudah diakses dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat maupun daerah dan salah satu wujud pemerintah untuk mendukung digitalisasi di bidang birokrasi. Dari kebijakan ini, diharapkan dapat menjadi jawaban atas marketplace data di Indonesia yang mampu menawarkan dan menyajikan data yang akurat, kredibel dan valid. Dengan adanya integrasi data antar instansi dengan menggunakan nomor identitas tunggal, akselerasi atas digitalisasi birokrasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan instansi pemerintahan sebagai penyedia data.

Pemadanan NIK-NPWP pada awalnya diprediksi untuk dapat diimplementasikan secara menyeluruh pada akhir 2023 lalu. Namun, menjawab segala situasi yang ada, kewajiban Pemadanan NIK-NPWP kemudian diperpanjang hingga 30 Juni 2024 mendatang. Kewajiban ini dilakukan sejalan dengan kewajiban rutin tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yaitu melaporkan SPT Tahunan melalui DJPOnline. Tapi, kalau bertepatan dengan puncak musim penghujan, bagaimana cara pemadanan NIK-NPWP?

Dari Mana Saja

#KawanPajak sebenarnya tidak perlu risau menghadapi musim penghujan yang kian tidak menentu dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemadanan NIK-NPWP sekaligus lapor SPT bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, sepanjang KawanPajak punya perangkat gawai pintar/laptop dan jaringan internet yang stabil.

Untuk melakukan pemadanan NIK-NPWP, selain ditunjang oleh perangkat dan jaringan internet yang memadai, KawanPajak hanya cukup menyiapkan kartu identitas seperti KTP dan KK saja. Nah, kalau #KawanPajak sudah siap "tempur", #KawanPajak bisa mengakses laman http://djponline.pajak.go.id sebagai sarana untuk melakukan Pemadanan NIK-NPWP. Ya, pemadanan NIK-NPWP ini memang dilakukan di satu laman yang sama dengan pelaporan SPT Tahunan seperti yang sudah biasa #KawanPajak lakukan, lho.

#KawanPajak kemudian dapat masuk ke DJPOnline dengan memasukkan NPWP 15 digit, kata sandi dan kode keamanan yang sesuai. Setelah masuk ke menu utama DJPOnline, Kawan Pajak dapat langsung menuju Menu Profil dan pilih tab Data Utama.

Pada tab Data Utama, #KawanPajak dapat memasukkan NIK sesuai dengan KTP sebanyak 16 digit. Setelah memasukkan NIK sesuai dengan KTP, #KawanPajak langsung dapat melakukan cek validitas NIK lalu pilih Ubah Profil. Pastikan status atas data yang telah KawanPajak masukkan sebelumnya telah berubah menjadi Valid, ya! Terdapat ketentuan tambahan, bagi Orang Pribadi yang berstatus sebagai Kepala Keluarga, dapat melakukan pemutakhiran berupa data keluarga sesuai pada Kartu Keluarga pada tab Anggota Keluarga. Setelah itu, pilih Ubah Profil seperti langkah sebelumnya. Setelah proses pemadanan selesai, KawanPajak dapat mengakses kembali DJPOnline dengan memasukkan NIK 16 digit, kata sandi dan kode keamanan.  Mudah, bukan, #KawanPajak?

Pemadanan ini dapat dilakukan di mana saja tanpa harus datang ke kantor apalagi sampai susah payah menerjang hujan badai dan basah kuyup ketika sampai di kantor pajak. Mulai 1 Juli 2024 mendatang, pastikan kembali bahwa KawanPajak sudah melakukan pemadanan NIK-NPWP agar pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak terhambat, ya, sebab implementasi atas kebijakan Pemadanan NIK-NPWP untuk akselerasi penerapan SIN sudah mulai dilaksanakan.

Selain itu, #KawanPajak yang berstatus sebagai orang pribadi jangan lupa untuk segera lapor SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret 2024 mendatang, ya, karena lebih awal lebih nyaman. Ingat, pelaporan SPT juga dapat dilakukan di mana saja tanpa harus khawatir cuaca akan mendung, hujan atau badai, ya #KawanPajak!

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.