Mengorek Potensi Pajak dari Gelaran MotoGP Mandalika

Oleh: Nyoman Rina Swartawa, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Gelaran akbar bertaraf internasional, MotoGP Mandalika 2024, telah usai. Event kebut-kebutan selesai digelar di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tanggal 27-29 September 2024. Pembalap Jorge Martin keluar sebagai pemenang ajang tahun ini. Acara sudah sukses digelar bahkan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Keramaian dan euforia MotoGP 2024 tampak di jalan-jalan, pelabuhan --baik Lembar sebagai pintu masuk dari Bali, maupun Kayangan sebagai gerbang dari Sumbawa-- bandar udara, kawasan industri, serta objek wisata di Pulau Lombok.

Mandalika, yang diakui sebagai salah satu sirkuit terkeren dengan lanskap eksotik, sukses menjadi tuan rumah ketiga kalinya, sejak 2022. Balapan MotoGP seri Mandalika boleh berakhir tahun ini. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak juga tidak boleh berhenti berlomba mencari penerimaan pajak sehingga di akhir tahun menjadi pemenang dengan mengamankan target penerimaan pajak Rp1.988,9 triliun. Sampai dengan akhir Agustus, DJP telah menghimpun Rp1.196,54 triliun penerimaan pajak (60,16% dari target).

Jika kita kulik, dari ajang sekaliber MotoGP Mandalika, tentunya terkandung berjibun potensi penerimaan pajak yang menarik untuk digali. Setidaknya potensi itu timbul dari pajak penghasilan (PPh) dengan sejumlah pasal, serta pajak pertambahan nilai (PPN). 

Potensi Penerimaan Pajak

Pajak harus melihat peluang pajak dan potensi pajak yang besar yang muncul dari gelaran ini. Mari kita kupas satu persatu:

1. PPh Final Pasal 15

PPh Pasal 15 muncul dari jasa penerbangan, penerbangan, penyewaan atau charter pesawat udara atau kapal laut. Tarif PPh atas imbalan yang dibayarkan kepada perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. Tarif PPh atas imbalan yang dibayarkan kepada perusahaan penerbangan dan/atau pelayaran luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Sedangkan Tarif PPh atas imbalan yang dibayarkan kepada perusahaan penerbangan dalam negeri adalah sebesar 1,8% dari peredaran bruto dan bersifat final.  

2. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga ahli, tenaga harian lepas, buruh, tenaga kerja orang pribadi lainnya seperti para marshal MotoGP dari warga lokal yang terlibat, yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Tarif PPh Pasal 21 ini sesuai dengan Tarif Pasal 17 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Himpunan Peraturan Perpajakan (UU HPP).

3. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 dapat dikorek dari pembelian barang oleh instansi pemerintah selaku pemungut. Pihak penjual selaku mitra transaksi satuan kerja pemerintah tersebut tentunya dipungut  tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai pembelian.

4. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 diberlakukan atas imbalan jasa yang dimanfaatkan oleh pihak pembeli dari penggunaan jasa --meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lainnya-- serta sewa penggunaan aktiva tetap dari penyedia jasa dan sewa di dalam negeri. Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jasa-jasa dan sewa yang digunakan tersebut.

5. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

PPh Final Pasal 4 (2) dikenakan terhadap pemanfaatan jasa konstruksi dengan tarif 1,75% sampai dengan 6%, tergantung kualifikasi dan jenis konstruksinya. Sementara itu, transaksi penyewaan gedung/bangunan diberlakukan tarif sebesar 10%.

6. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 ini muncul karena adanya laba/keuntungan yang diterima oleh individu atau perusahaan. Tarifnya sesuai dengan Tarif Pasal 17 UU PPh jo. UU HPP.

7. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 juga dapat diraup karena penggunaan tenaga ahli dan tenaga kerja orang pribadi lainnya, seperti para marshal MotoGP dari mancanegara yang merupakan subjek pajak luar negeri. Penggunaan jasa yang berasal dari luar negeri juga tak luput dari pengenaan PPh Pasal 26. 

8. PPN

PPN ini dipungut atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP) oleh pengusaha kena pajak (PKP). PPN juga berlaku atas pemanfaatan jasa dari luar daereh pabean.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.