Menelusuri Jejak Sejarah PPN

Oleh: I Gede Suryantara, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Marak beredar berita mengenai pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa PPN tidak naik melalui akun beliau pada Selasa malam, 31 Desember 2024. Penjelasan itu, disampaikan setelah rapat Tutup Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan peluncuran aplikasi Coretax di Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Secara umum, pajak, termasuk PPN, merupakan salah satu bagian sumber pembangunan negara. Pajak menjadi instrumen yang sangat vital dalam APBN karena menyokong lebih dari 70% penerimaan negara. PPN adalah salah satu instrumen dalam pajak yang penerapannya bersifat objektif. Siapa saja, secara sadar atau tidak, ketika memanfaatkan suatu barang atau jasa, kemungkinan besar sudah dipungut PPN.

Sejarah PPN di Dunia

Gagasan penerapan PPN, ternyata sudah ada sejak lama --kendati PPN merupakan pajak yang lebih muda daripada jenis pajak yang lain. Beberapa catatan menyebutkan bahwa konsep PPN muncul di awal abad ke-20. Industrialis Jerman bernama Wilhelm von Siemens mengusulkan suatu konsep pajak pertambahan nilai pada tahun 1918 untuk menggantikan pajak omzet Jerman. Namun, konsep tersebut tidak digunakan untuk menggantikan pajak omzet hingga tahun 1968.

Thomas S. Adams, ekonom Amerika, menerapkan konsep sejenis pada tahun 1921 di Amerika Serikat. Konsep yang dijelaskan berkaitan dengan cara untuk mengurangi pajak atas penjualan dengan pajak yang sebelumnya telah dibayarkan atas pembelian barang dan jasa terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya cascading effect. Pola ini mengeliminasi adanya pengenaan pajak atas omzet yang terduplikasi. Penerapan ini merupakan metode pengkreditan PPN masukan terhadap pajak keluaran (invoice-credit method).

Konsep yang dicetuskan sejak awal membentuk kesimpulan soal “perbaikan pajak omzet”. Ia adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi saat terjadinya transaksi. Dengan metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, maka pajak yang dikenakan hanya atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap tahapan tersebut. Gagasan inilah yang mengilhami lahirnya konsep PPN saat ini.

Setelah itu, variasi modern mengenai penerapan PPN pertama kali diterapkan oleh Maurice Lauré, salah satu pejabat otoritas pajak Prancis pada tahun 1948 dalam bentuk pengenaan pajak di tahap pabrikan. Selanjutnya, Prancis menerapkan pada 10 April 1954 di koloni Pantai Gading Prancis. Menilai percobaan tersebut berhasil, Prancis memperkenalkannya di dalam negeri pada tahun 1958. Awalnya ditujukan pada bisnis besar, pajak ini diperluas dari waktu ke waktu hingga mencakup semua sektor bisnis. Di Prancis, pajak ini merupakan sumber keuangan negara terbesar, yang mencakup hampir 50% pendapatan negara.

Setelah terbentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada tahun 1957, Komite Fiskal dan Keuangan yang dibentuk oleh Komisi Eropa pada tahun 1960 di bawah pimpinan Profesor Fritz Neumark menjadikan tujuan prioritasnya adalah menghilangkan distorsi terhadap persaingan yang disebabkan oleh disparitas sistem pajak tidak langsung nasional. Laporan Neumark yang diterbitkan pada tahun 1962 menyimpulkan bahwa model PPN Prancis akan menjadi sistem pajak tidak langsung yang paling sederhana dan paling efektif. MEE lalu mengeluarkan dua arahan PPN, yang diadopsi pada bulan April 1967, yang menyediakan cetak biru untuk memperkenalkan PPN di seluruh MEE. Diawali oleh Belgia, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat, lalu disusul negara Eropa lainnya untuk memperkenalkan PPN. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  mencatat bahwa sampai 1 Januari 2016, terdapat 167 negara di dunia yang telah menerapkan PPN.

Jejak Sejarah di Indonesia

Sementara banyak negara di Eropa memberlakukan PPN pada tahun 1960 dan 1970, negara berkembang mengikuti penerapan PPN pada tahun 1980 dan sesudahnya. Indonesia menerapkan PPN pada tahun 1983 setelah sebelumnya menggunakan sistem Pajak Penjualan (PPn) pada tahun 1951. Peralihan ini didasari oleh penerapan sebelumnya yang tidak memenuhi perkembangan aktivitas masyarakat. PPn bisa dikatakan sebagai cikal bakal PPN di Indonesia namun bentuk pengutan masih menggunakan sistem pungutan kolonial Belanda. Penerapan PPN di Indonesia ditandai adanya Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN/PPnBM).

UU PPN lalu mengalami empat kali perubahan. Yang pertama melalui Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan berlaku pada 1 Januari 1995. Kedua dilakukan perubahan melalui Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan berlaku pada pada 1 Januari 2001. Selanjutnya, perubahan ketiga pada tahun 2009 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 42Tahun 2009 dan berlaku pada 1 April 2010. Dan perubahan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu Undang–Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mulai berlaku pada 29 Oktober 2021. Ketentuan ini antara lain berkaitan dengan kebijakan tarif, termasuk penerapan tarif 12% pada tahun 2025.

Menilik sejarahnya, PPN sudah berlaku di banyak negara dan merupakan jenis pajak yang jamak diterapkan. Implementasi PPN berkembang seiring perkembangan bisnis dengan berbagai pola pemanfaatan barang dan jasa. Penerapan tarif PPN yang berbeda-beda di tiap negara tentunya berdasarkan kondisi ekonomi, batasan, jangkauan, dan kebijakan yang mengiringinya. Yang jelas penerapan pungutan pajak, termasuk PPN, merupakan salah satu upaya membangun kemandirian bangsa dengan tetap memperhatikan perlakuan adil dalam penerapan tarif pajak, sebagaimana amanat undang-undang perpajakan.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.