Menakar Urgensi Inklusi Kesadaran Pajak untuk Generasi Muda

Oleh: Raden Rara Endah Padminingrum, pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1961. Tujuan dari penetapan Hari Pendidikan Nasional adalah untuk mengenang jasa para pahlawan dan perintis pendidikan di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum untuk merefleksikan dan mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia serta merencanakan langkah-langkah perbaikan ke depan.
Dalam perannya mendukung pendidikan nasional dan untuk keberlangsungan pendidikan di Indonesia di Indonesia, pemerintah menganggarkan biaya pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran biaya pendidikan untuk tahun 2024 mencapai 665 triliun rupiah atau setara 20% dari total APBN.
Dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah berupaya dengan melaksanakan inklusi pajak. Salah satu aspek penting dari inklusi kesadaran pajak adalah integrasi materi kesadaran pajak dalam sistem pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan nasional memiliki peran yang signifikan dalam membangun kesadaran pajak di kalangan generasi muda. Program inklusi kesadaran pajak di Indonesia telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Program ini melibatkan kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam pendidikan.
Dalam program inklusi kesadaran pajak, DJP telah melaksanakan berbagai kegiatan literasi kesadaran pajak di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Melalui program ini, DJP berupaya mengarahkan paradigma membayar pajak di Indonesia dan mempersiapkan generasi bangsa yang memiliki kesadaran pajak.
Dalam konteks perlukah inklusi kesadaran pajak masuk ke kurikulum pendidikan nasional, dapat dikatakan bahwa inklusi kesadaran pajak merupakan salah satu upaya untuk memperkuat peran pendidikan dalam membangun kesadaran pajak. Pembangunan kesadaran pajak ini dimulai dari bangku sekolah yang merupakan kalangan generasi muda penerus bangsa. Pembentukan kesadaran pajak ini nantinya secara estafet berlanjut dalam keberlangsungan dan kehidupan para peserta didik dan tenaga pendidik. Dengan mengintegrasikan materi kesadaran pajak dalam sistem pendidikan, diharapkan peserta didik akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya membayar pajak dan kewajiban perpajakan yang didapat dibangku sekolah formal.
Upaya Sejak Dini
Inklusi kesadaran pajak melalui edukasi merupakan hal yang penting untuk ditanamkan dalam masyarakat sejak dini. Beberapa alasan mengapa edukasi kesadaran pajak perlu dilakukan sejak dini antara lain edukasi pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran generasi muda penerus bangsa tentang pentingnya membayar pajak. Selain itu, mereka dapat memahami manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak. Edukasi pajak juga dapat membantu mengurangi prasangka negatif masyarakat terhadap ketidakterbukaan pemerintah dalam penggunaan uang dari pemungutan pajak. Pendidikan pajak juga penting untuk mengatasi minimnya informasi yang dimiliki masyarakat tentang perpajakan dan cara membayar pajak. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak.
Edukasi kesadaran pajak juga dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya membayar pajak, masyarakat akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, memberikan pendidikan tentang pajak sejak dini dapat membantu membangun kesadaran pajak yang kuat pada generasi muda. Hal ini akan memberikan manfaat besar bagi negara di masa depan ketika generasi muda tersebut memasuki usia produktif.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran pajak, DJP telah melakukan berbagai upaya. Usaha tersebut termasuk program edukasi pajak melalui pendidikan. Beberapa contoh adalah program “Pajak Bertutur” yang dilakukan secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia, membangun kerja sama dengan Tax Center Perguruan Tinggi atau Universitas.
Dengan adanya edukasi kesadaran pajak sejak dini bagi generasi muda, kita berharap generasi muda sebagai penerus bangsa akan lebih memahami pentingnya membayar pajak dan berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pendidikan formalnya.
*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 1203 kali dilihat