Ketika Patriot Negeri Bersinergi

Oleh: Dhimas Wisnu Mahendra, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Istimewa adalah ketika Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersinergi, tak hanya sebagai benteng pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga menjadi garda terdepan pelestari budaya.

Hal itu terwujud bertepatan Hari Bhakti Samudera, 15 Januari 2023, bertempat di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, digebyar pagelaran tak biasa, wayang orang kolosal dengan lakon “Pandawa Boyong”.

Totalitas tak tanggung-tanggung ditunjukkan dengan terjun berperan. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Bima Sena, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Puntadewa.

Didukung KSAD, KSAL, KSAU, dan jajaran petinggi TNI dan Polri, dalam kolaborasi dengan Paguyuban Wayang Orang Barata, Laskar Indonesia Pusaka, dan 400-an prajurit TNI Angkatan Laut, pertunjukan yang disiarkan langsung YouTube TNI AL berdurasi tiga jam lebih itu tembus 24.000 viewers dan lebih 14.000 Likes, mencatatkan sejarah baru sinergi nan apik dari para patriot kebanggaan negeri.

Bahkan tokoh sekaliber Jayasuprana di awal helat harus mengakui. Meski memegang prinsip sesuai pesan mendiang Presiden ke-2 RI Soeharto agar Ojo Gumunan atau jangan mudah terkagum, namun sang kelirumolog, pengusaha jamu nasional, itu mohon izin malam itu tidak bisa tidak kagum!

Sebagai rakyat biasa, saya merinding sekaligus haru menikmati TNI-Polri bersatu dalam niat tulus dan geliat bagus mempersembahkan performa terbaik. Sebagai pegiat seni dan budaya dari Komunitas Teater Arta Kementerian Keuangan, saya menyambut antusias dan menonton bahagia pagelaran yang bertujuan disamping melestari budaya bangsa juga memperkokoh sinergitas kedua institusi penjaga kedaulatan negara tersebut.

Kami sendiri telah melakukan hal serupa di Kementerian Keuangan bersama Teater Arta Kemenkeu. Sinergi dalam kolaborasi berlintas instansi di bawah Kementerian Keuangan mempersembahkan empat pagelaran berbeda kisah dan genre sepanjang tahun 2022 lalu, mulai dari hikayat rakyat, sejarah bangsa, hingga drama musikal utopia.

Salah satunya, lakon “Amarta Memayu Buwana”, benar, wayang orang juga, meski tentu dalam skala lebih kecil. Intisari kisah mengusung pesan global: “Dari Kita Untuk Dunia”. Indonesian Aid adalah Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional/ LDKPI, Badan Layanan Umum di bawah koordinasi Kementerian Keuangan). Kementerian Keuangan yang memiliki filosofi “Nagara Dana Rakca” atau mengamankan dan mengelola keuangan negara, dalam kiprah nyata terbukti mampu memainkan peran lebih krusial dan signifikan dalam membantu sesama, tak hanya rakyat sebangsa dan setanah air, tetapi juga bermanfaat bagi sahabat dari mancanegara, memberi bantuan terukur tepat sasaran.

Contoh sukses pergelaran sinergitas TNI-Polri, maupun Teater Arta Kemenkeu dalam Kemenkeu Satu, membuncahkan asa dan menggelorakan optimisme, bahwa jika kita ada kemauan, bersama kita bisa melakukan sesuatu yang hebat dan berdampak lagi bermanfaat. Maka bayangkan jika segenap elemen masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia berkehendak satu, bersatu-padu dalam derap laku dan kerja membahu, gotong-royong dan saling menolong! Betapa dahsyat maslahat diberikan bagi bangsa dan negara! Dan bukankah tidak ada wujud lebih nyata dari implementasi sinergi kolaboratif dalam nafas dan semangat gotong-royong para patriot negeri, selain daripada … Pajak?!

Ya. Kita semua dan setiap warga negara sejatinya adalah Patriot Bangsa, di samping prajurit TNI serta aparat Polri. Maka jangan pernah mengecilkan arti dan peranan, jangan pernah merasa kesadaran dan kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak Anda sia-sia, atau bukan sesuatu yang luar biasa. Ia sama sekali tidak biasa. Tak hanya pembangunan infrastruktur yang dipercepat digalakkan, sumber daya manusia meningkat diberdayakan. Program-program prioritas dan unggulan pemerintah dilaksanakan. Pembiayaan tercukupi, termasuk gaji dan remunerasi bagi aparat TNI, Polri, hingga ASN, dibiayai pajak yang Anda bayarkan, memberi jaminan ketenangan serta melecut semangat produktif bekerja dan berkarya. Bangsa dan Negara berterima kasih kepada Anda semua!

Berkat ketulusan sukarela bahkan sukacita dari wajib pajak, kontribusi sadar dan partisipasi aktif Anda, itu tentu berjasa membangun bangsa, menebar lebih luas manfaat guna. Terima kasih, sebab dengan terlampauinya target penerimaan perpajakan dua tahun berturut-turut, 2021 dan 2022, Patriot Sejati Bangsa membantu pemerintah sukses menyelenggarakan kegiatan berbangsa dan bernegara, di samping kokoh bertahan dari tempa uji krisis dan resesi global yang telah dan sedang dihadapi.

Tentunya, tantangan dan ancaman ke depan mulai tahun 2023 tak akan mudah, bahkan lebih berat lagi. Sebagai tulang punggung perekonomian bangsa yang mandiri, berdikari, dengan kontribusi lebih dari tujuh puluh persen penerimaan negara menjadi penting target pajak diupaya senantiasa tergapai.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mencanangkan target penerimaan pajak tahun 2023 sebesar 1,718 triliun rupiah atau naik 16 persen dari target tahun 2022 sebesar 1,485 triliun Rupiah, yakni: “Target yang dihitung dengan sangat berhati-hati dan mempertimbangkan koreksi harga komoditas dan juga perlambatan pertumbuhan perekonomian di angka 4.7%. Ini sebuah tantangan bagi @ditjenpajakri," demikian melalui Instagram pribadinya, Menteri Keuangan menjelaskan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah menggariskan beberapa strategi pencapaian target, antara lain tindak lanjut amanat dan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), karena “UU HPP merupakan pondasi dari sistem perpajakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas APBN ke depan,” demikian Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan. Ia yang kemudian menambahkan pula penguatan dan pemanfaatan basis data perpajakan, hasil Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022 maupun buah integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai bagian dari rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023.

Integrasi NPWP dan NIK itu kemudian akan dikombinasikan dengan pendekatan kewilayahan sebagai upaya ekstensifikasi pajak, turut imbuh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Untuk lebih memperkuat pengawasan kepatuhan, tegasnya, DJP memiliki rencana menetapkan Komite Kepatuhan yang tugas utamanya merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Tentu semua itu bukan pekerjaan mudah, sehingga dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak bahkan seluruh elemen bangsa. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak juga terus melakukan sinergi kolaboratif melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Nota Kesepahaman, Nota Kesepakatan, dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan beragam instansi, lembaga, asosiasi, serta pihak terkait lainnya (ILAP).

Direktorat Jenderal Pajak dapat bercermin dari Spirit Unity In Diversity (Bhinneka Tunggal Ika) yang melandasi manunggal karya TNI-Polri, maupun Kemenkeu Satu lewat miniatur Teater Arta Kemenkeu. Mengusung semangat baru insan Kemenkeu menjadi “ASN yang Berakhlak dan Berbudaya SATU”, tak hanya Pandawa yang berlakon Boyong, seluruh jajaran Kementerian Keuangan khususnya DJP harus siap boyongan pula, melakukan perubahan dan menyongsong tantangan dengan mantap serta matang persiapan. Dalam konteks individu sebagai wajib pajak yang cinta tanah air serta siap membela negara, tak ada yang lebih terhormat dari sumbangsih sukarela, sukacita, dan terpenting: kontribusi nyata.

Dari dan oleh Patriot Bangsa, untuk bangsa dan negara. Bisa!!!

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.